Keracunan Makan Bergizi di Inhil, Dewan Riau Sebut Bisa Menghantui Orangtua

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - 24 Anak SD dan TK di Kabupaten Indragiri Hilir keracunan makanan usai mengkonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) untuk menjalani perawatan.

Informasi yang dihimpun rata - rata pasien berasal SD Negeri 032 Tembilahan serta beberapa dari TK Faturrahman dan SD Negeri 08 Tembilahan.

Peristiwa keracunan makanan bergizi gratis ini tidak hanya terjadi di Riau, namun di berbagai daerah lainnya di tanah air sudah sering terjadi.

Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir Andi Darma Taufik menyayangkan peristiwa ini terjadi, menurutnya ini disebabkan karena belum maksimalnya program ini di lapangan.

"Dengan peristiwa keracunan ini pertama bisa menghantui orangtua, dan bisa mengancam nyawa peserta didik kedepannya," ujar Andi Darma Taufik kepada Tribunpekanbaru.com Minggu (24/8/2028).

Menurut Andi Darma Taufik, harus ada standarisasi dalam pelaksanaan MBG ini oleh Badan Gizi Nasional (BGN), pertama dibenahi standar higenis.

Baca juga: POPULER RIAU: 28 Murid di Inhil Diduga Keracunan MBG & Anjing Gigit 9 Warga Pekanbaru Positif Rabies

"Pertama harus diperhatikan mulai dari persiapan hingga penyajian. Hari ini masih merata standar dapur belum SNI, tidak bisa alakadarnya, sekarang ini kami lihat, yang penting mereka dapat titik bukan mengejar kualitasnya,"ujar Andi Darma Taufik.

Standarisasi dapur seperti apa, bukan target pemerataan yang harus dikejar , melainkan harus ada standar SNI terlebih dahulu dari yang menyelenggarakan.

"Keracunan anak-anak ini karena ada virus atau bakteri masuk ke makanan, Prosesnya mulai dari pemilihan bahan baku, masak memasak, penyajian," ujar Andi Darma Taufik yang juga seorang perawat tersebut.

Baca juga: 16 Anak di Tembilahan Inhil Masih Dirawat di Dua RS Pasca Diduga Keracunan MBG

Untuk itu, ia meminta harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam pelaksanaan MBG di lapangan ini, karena ini bisa mengancam nyawa anak didik.

"Untung kejadian di kota kalau Desa kemana mereka dilarikan, kalau misalnya di pelosok Inhil sana keracunan, layanan kesehatan tidak ada, makanya harus jelas semuanya kegiatan ini,"tegas Andi Darma Taufik.

Ini lanjut Andi Darma, bagian dari yang kecil, bisa menjadi contoh belum standarnya.

Di lapangan juga tidak ada kordinasi antara pusat dan daerah dalam penentuan titik, kalau namanya program nasional seharusnya semua berhak untuk dapat.

"Bagaimana dengan yang di pelosok mereka juga punya hak, tapi kan sampai sekarang belum, seharusnya yang didahulukan adalah anak di pelosok," ujarnya.

(Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)