Buruh Demo di Kantor Bupati Pelalawan, Sorot Perusahaan Sawit yang Kerap Bermasalah dengan Pekerja

Secara umum, ada enam poin tuntutan para pendemo diantaranya sistem outsourcing dihapus dan menolak upah murah.

Kemudian hapus pajak perburuhan dan meminta kenaikan penghasilan.

Selanjutnya hapus PHK dan meminta pemerintah bentuk satgas PHK. 

Selain itu, meminta disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

RUU perampasan aset koruptor didesak untuk disahkan. Terakhir meminta RUU Pemilu direvisi.

Pendemo diterima oleh Asisten I Setdakab Pelalawan Zulkifli S.Ag didampingi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Devitson Saharuddin SH MH.

Beberapa perwakilan massa diajak berdialog di ruang kerja Asisten I Zulkifli terkait poin-poin tuntutannya. 

"Tentu Pemda tidak akan tinggal diam melihat kesewenangan yang dilakukan oleh perusahaan. Rujukannya sangat jelas yakni aturan dan undang-undang tenaga kerja," ungkap Zulkifli.

Pemkab akan berupaya memediasi persoalan-persoalan yang terjadi antara pekerja dengan buruh.

Semua masalah akan diinventarisir berikut perusahaannya. Sehingga dilakukan penyelesaian satu persatu dan bertahap sesuai aturan.

"Mediasi akan dijalankan melalui Disnaker antara buruh dengan perusahaan. Berikan kepada kami data-data yang lengkap secepatnya ditindaklanjuti," pungkas Zulkifli.

Setelah penyampaian tuntutan dan dialog selesai, seratusan massa membubarkan diri serta meninggalkan kantor bupati.

(Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)