Bupati Kasmarni Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektoral untuk Stabilitas Daerah

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS – Dalam rangka memperkuat sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh unsur yang ada, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan Rapat Koordinasi bersama Forkopimda dan Tokoh Masyarakat, di Aula Dang Merdu, lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (15/9/2025).

Bupati Bengkalis Kasmarni menyebutkan bahwa selain sebagai tindak lanjut dari instruksi menteri dalam negeri yang meminta setiap kepala daerah untuk memperkuat sinergi bersama Forkopimda dan seluruh unsur yang ada di daerah, hal ini juga menjadi media strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga persatuan dan kondusivitas daerah di tengah dinamika sosial, ekonomi dan politik yang terus berkembang.

"Forum ini juga sekaligus sebagai langkah koordinasi kita dalam mengantisipasi dan memitigasi berbagai dampak isu nasional terhadap stabilitas daerah, yang menjadi tanggung jawab kolektif kita. Kami yakin, semua kita tentunya berkeinginan agar daerah ini tetap kondusif dari sisi keamanan, aman dan tenteram dari sisi kehidupan sosial kemasyarakatan," ungkap Bupati Kasmarni.

"Untuk mewujudkan semua itu, tentunya tidak akan mampu dilakukan sendiri oleh kami pemerintah daerah, akan tetapi butuh dukungan, support, sinergi dan kolaborasi banyak pihak termasuk seluruh elemen di tengah-tengah masyarakat," imbuhnya.

Melalui forum penting dan strategis ini, Bupati Kasmarni juga meminta saran, pendapat dan masukan serta partisipasi aktif dari Forkopimda, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, para cendikiawan dan unsur-unsur lainnya.

Karena berbagai masukan serta kerjasama semua pihak menjadi kunci utama untuk dapat menjaga serta mewujudkan Kabupaten Bengkalis tetap aman, kondusif, bermarwah, maju dan sejahtera serta unggul di indonesia.

Adapun tujuan pelaksanaan rakor bersama ini, diharapkan dapat menyatukan langkah dan strategi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas daerah, baik dari sisi keamanan, sosial, ekonomi dan politik. 

"Karena stabilitas adalah pondasi utama kita agar program pembangunan dapat berjalan lancar. Mengingat, jika pembangunan terhambat dan tidak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah, dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan," kata Bupati Kasmarni.

Menurut Bupati, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menjaga stabilitas daerah agar berkelanjutan, yang mana.

Langkah tersebut sejalan pula dengan apa yang telah menjadi starting point Mendagri serta gubernur Riau kepada kepala daerah, diantaranya;

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan daerah, semua pihak diharapkan untuk bersama-sama memotivasi langsung setiap warga agar kembali aktif menjaga keamanan lingkungan, melalui pengaktifan siskamling.

"Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat," sebut Bupati Kasmarni.

Selanjutnya, dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, juga diminta untuk membuat langkah nyata dalam menekan angka inflasi yang tinggi, serta meningkatkan produksi, khususnya produksi pangan, melakukan operasi pasar, mengoptimalkan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sektor unggulan serta memperbaiki iklim usaha dengan mengurangi hambatan birokrasi, agar dapat memaksimalkan potensi pasar domestik dan internasional.

"Sementara itu, dalam upaya menjaga stabilitas sosial. Kita juga diminta untuk dapat membangun pendekatan dialogis dan komunikasi yang menenangkan dalam menghadapi kritik masyarakat, senantiasa melakukan pendekatan kolaboratif dan humanis dengan masyarakat, menggelar doa lintas agama, sebagai sarana memperkuat harmoni sosial, serta lebih responsif dengan aspirasi masyarakat, membangun kolaborasi dalam menghadapi ketidakpastian global, serta menghindari flexing bagi pejabat publik maupun keluarganya," ucap Bupati Bengkalis.

Kemudian, dalam upaya menjaga stabilitas politik. Semua unsur juga dianjurkan untuk dapat memastikan berjalannya sistem demokrasi dan transparansi, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mendorong terbangunnya komunikasi positif antar partai politik, serta ikut berperannya masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, media masa, dan kelompok advokasi, untuk ikut dalam memonitor kinerja pemerintah.