Plt Gubri Hadiri Rakorendal Perbatasan Bersama Menkopolhukam dan Mendagri

Ringkasan Berita:

• Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Bogor.
• Rakor ini digunakan untuk mengevaluasi realisasi program hingga triwulan III 2025 serta merumuskan langkah optimalisasi menuju Rencana Aksi 2027.
• Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan kesiapan Pemprov Riau untuk mensinergikan program daerah dengan pemerintah pusat.

 

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, bertempat di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

Rakorendal dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Rakorendal ini membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025-2029 sesuai amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.

Pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya guna mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.

Baca juga: TPP Dipotong 30 Persen, ASN Pemprov Riau: Kalau Bisa Jangan, Itu yang Ditunggu Setiap Bulan

Baca juga: TPP ASN Pemprov Riau Dipotong 30 Persen, Plt Gubri SF Hariyanto Minta Maaf

"Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045," ucap Mendagri Tito Karnavian. 

Rakorendal juga digunakan untuk mengevaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025. Forum ini memetakan persoalan di lapangan dan merumuskan langkah optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.

Dalam laporannya Sekjen BNPP menyampaikan bahwa jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. 

"Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera," kata Komjen Pol Makhruzi Rahman.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam kesempatan tersebut mengatakan, sebagai bagian dari keanggotaan BNPP akan mengoordinasikan dan mensinergikan program, serta kegiatan daerah dengan pemerintah pusat untuk pembangunan kawasan perbatasan. 

"Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau," ucapnya. 

Hadir juga mendampingi Plt Gubernur Riau diantaranya Bupati Rokan Hilir Bistamam,  Wabup Bengkalis Bagus Santoso, dan Wabup Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. (Adv/Smg)