Urai Antrean di SPBU, Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru Dorong Pertamina Bebaskan Barcode Sementara

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Antrean panjang masih terjadi hampir di semua SPBU di Kota Pekanbaru, hingga Senin siang (4/5/2026).

Pantauan Tribunpekanbaru.com di lapangan, antrean kendaraan roda dua, roda empat, hingga mobil besar tampak mengular hingga ke badan jalan di sejumlah SPBU utama.

Di antaranya SPBU Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Srikandi, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Riau, dan Jalan HR Soebrantas.

Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru kini memberikan solusi, untuk mengurai antrean panjang tersebut. 

"Kita minta Pertamina bijak dan fleksibel. Jangan biarkan kejadian ini terus menerus. Saran kita untuk ini, bebaskan penggunaan barcode sementara waktu untuk mengurai kepadatan," saran Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru H Roni Amriel SH MH, kepada Tribunpekanbaru.com..

Lebih lanjut Roni Amriel menekankan, pentingnya langkah cepat dari Pertamina. Poin utama yang ia soroti adalah fleksibilitas kebijakan di lapangan.

“Itu tadi, langkah yang paling ringan sekarang, bebas barcode. Ini untuk mempercepat pelayanan, agar tak lama antre. Operasikan juga setiap pompa yang berfungsi secara maksimal,” katanya.

Baca juga: Antrean BBM Disiasati, Distribusi Dipercepat dengan Armada Tambahan Hingga Operasional SPBU 24 Jam

Politisi senior Golkar ini menilai, pembebasan barcode sementara, bisa memangkas waktu transaksi di pompa, dan mempercepat laju antrean.

Tapi perlu digarisbawahi, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan jaminan utama dari Pertamina.

“Pertamina harus pastikan ketersediaan BBM di setiap SPBU cukup. Jangan sampai ada permainan yang justru menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat,” sebutnya.

Selain pembebasan barcode, Roni menyampaikan tiga rekomendasi lain. Pertama, mensosialisasikan titik-titik SPBU yang mudah diakses dan stoknya aman agar masyarakat tidak menumpuk di satu lokasi.

Kedua, menambah titik layanan SPBU menggunakan media jerigen seperti yang diterapkan di rest area jalan tol untuk memecah konsentrasi kendaraan. Ketiga, memperketat pengawasan distribusi agar tidak ada penimbunan.

Di sisi lain, Roni juga mengingatkan adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi yang akan berlaku mulai Minggu, 4 Mei 2026. Ia meminta semua pihak mencermati dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.

“Ini diharapkan menjadi perhatian, karena jika sudah naik harga minyak, tentu akan berdampak pada semua komoditi. Pemerintah dan Pertamina harus hati-hati,” paparnya memberikan saran lagi.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)