Baca tanpa iklan
Tuntutan ke lima, mahasiswa meminta hapus sistem kapitalisme terhadap pertanian.
Keenam, hapus monopoli pertanian, dan yang terakhir perbaiki tata niaga kelapa dan karet di Provinsi Riau.
Baca: Tinjau Kebun Ubi Kayu 330 Hektare di Tapung, Sekda Riau : Lebih Menguntungkan Daripada Kebun Sawit
Baca: MIGAS Menipis, Harga TBS Sawit Turun, Tepat Jika Riau Beralih dan Fokus ke Sektor Wisata
"Orang tua kami tak sanggup lagi membiayai kami, karena harga kelapa murah. Kami ingin pemerintah memperhatikan kami," ujar Sulaimansyah lewat orasinya.
Setelah puas berorasi, tidak lama berselang, Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansyur HS tampak keluar dari Gedung DPRD dan berjalan menjumpai mahasiswa.
Di hadapan mahasiswa Mansyur menyatakan apresiasinya pada mahasiswa karena menuntut kesejahtraan petani.
"Kita terima dulu tuntutannya, baru nanti kita coba bicarakan ke pusat. Sebagai daerah penghasil kelapa terbesar, karet dengan kualitas terbaik, wajar saja kalau kita minta perhatian yang lebih serta keadilan yang merata. Kami dari DPRD akan terus mengawal tuntutan mahasiswa ini dan akan memperjuangkannya," kata Mansyur. (*)