Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum menentukan sikap terkati penerimaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) kota Pekanbaru, M Noer Mbs menegaskannya usai pulang dari pertemuan seluruh Sekda di indonesia di Batam, Rabu (23/1/2019) lalu.
Seluruh Sekda tersebut menggelar pertemuan membahas rencana penerimaan oleh pemerintah pusat tersebut.
Dalam pertemuan itu belum ada keputusan dari masing-masing pemerintah daerah.
Pertemuan itu juga dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafrudin, dan juga diikuti oleh Badan Kepegawaian Negara (BPN).
Ada permasalahan yang disampaikan peserta rapat terutama kabupaten atau kota, yakni mempertanyakan ketersediaan keuangan atas proses rekrutmen tersebut.
"Bakal ada permasalahan saat pembiayaan rekrutmen PPPK dibebankan pada keuangan daerah. Maka kami berharap
pemerintah pusat bisa mengkaji rekrutmen PPPK dengan biaya dari pemerintah daerah," papar Noer kepada Tribun, Jum'at (25/1/2019) di Pekanbaru.
Noer berharap PPPK sama seperti PNS yang diploting pemerintah pusat ke daerah. Maka ia berharap nantinya PPPK tidak jadi beban keuangan daerah, apalagi kondisi keuangan daerah masih terbatas saat ini.
Ia juga mengaku bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru tidak punya anggaran untuk penerimaan PPPK. Ia menyebut tidak ada ketersediaan anggaran khusus untuk penerimaan PPPK.
"ketersediaan anggaran tidak ada saat ini," tegasnya.
Anggaran itu berkemungkinan baru bisa dialokasikan pada APBD Perubahan, dengan catatan harus mengurangi alokasi anggaran pada pos lainnya.