Baca tanpa iklan
Pemko Pekanbaru Akhirnya Berencana Rekrut PPPK atau P3K, Ini Panduan dan Syarat Pendaftaran
Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Fernando Sikumbang
TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya berencana rekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K atau PPPK), ini panduan dan syarat pendaftaran.
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru sudah melakukan proses analisa jabatan, ternyata Pemko Pekanbaru kekurangan pegawai.
Pemko Pekanbaru kekurangan pegawai terutama untuk tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi (TI).
Baca: KEPALA DESA Cabuli Remaja 15 Tahun, Modusnya Pengurusan KIP, Dibawa Jalan-Jalan, Dirayu dan Dicabuli
Baca: Oknum KEPALA DESA di Riau Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur, Modusnya Mengurus KIP
Baca: DANA KELURAHAN di Pekanbaru, Satu Kelurahan Diperkirakan Peroleh Rp 370 Juta
"Analisa jabatan sudah dilakukan. Pemerintah kota masih kekurangan staf di bidang TI," tegas Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT kepada Tribun, Selasa (12/2/2019).
Menurutnya, pemerintah kota masih banyak kekosongan staf di bidang TI.
Padahal seiring perkembangan teknologi harus ada tenaga profesional di bidang tersebut.
Kekurangan pegawai di jajaran pemerintah kota mencapai 1000 orang.
Jumlah itu di luar kebutuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), yang juga masih kekurangan.
Maka nantinya bakal dilakukan analisa jabatan bagi tenaga profesional di bidang TI.
Jumlah pegawai yang dibutuhkan bakal dikaji lebih dahulu.
Proses penerimaan PNS harus diawali dengan mendata kebutuhan sesuai klasifikasi.
Sebab tidak bisa dilakukan penambahan PNS tanpa menghitung kuota secara jelas.
Solusi lainnya yakni menambah pegawai di luar kuota PNS. Satu caranya lewat program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca: HGU Habis Juli 2020, PTPN 5 Air Molek Sebut Pengajuan HGU Baru Masih di Provinsi
Baca: Hadiri Pelantikan Bupati Kampar, Anak Kandung Azis Zaenal Peluk Catur dengan Mata Berkaca-kaca
Baca: Walikota Pekanbaru Ingatkan Lurah Penggunaan Dana Kelurahan harus Sesuai Aturan
Pemerintah kota yang awalnya belum tentukan sikap, ternyat berencana mengambil momen merekrut PPPK.
"Bakal kita ambil momen perekrutan PPPK. Namun kita hitung ulang jumlah kebutuhan pegawai di pemerintah kota," tegasnya.
Firdaus menyebut bahwa pemerintah bakal mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini.
Anggaran untuk PPPK tentu jadi pertimbangan jelang perekrutan.
"Kalau memang harus pakai APBD ya bagaimana lagi. Nanti kita selaraskan," ulasnya.
Penerimaan P3K atau PPPK Dimulai, Ini Jabatan 'Haram' Diisi P3K, Terutama Bidang Rahasia Negara
Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K atau PPPK) dimulai pada Jumat (8/2/2019), ini jabatan 'Haram' diisi P3K, terutama bidang rahasia negara.
Berikut website, link dan jadwal serta formasi dan mekanisme penerimaan P3K.
Seluruh proses penerimaan P3K atau PPPK 2019 akan terintegrasi di laman sscasn.bkn.go.id.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) di akun Twitternya, @BKNgoid, pada Kamis (7/2/2019) memberikan bocoran website P3K atau PPPK 3029 melalui sscasn.bkn.go.id akan segera datang pada Jumat (8/2/2019) pukul 16.00.
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, P3K atau PPPK berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan karena memiliki kedudukan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dikutip dari laman bkn.go.id, Haryomo menjelaskan lebih lanjut prosedur pelaksanaan seleksi P3K sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.
Baca: KISAH Mahasiswi Cantik Asal Pekanbaru Menulis Buku dan Kuliah, Lakoni Beberapa Pekerjaan Sekaligus
Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Hidup Mandiri, Geluti Beberapa Pekerjaan
Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Cirebon Merantau di Pekanbaru, Pilih Fashion Designer dan Ikuti Intermodel
Peraturan tersebut berisi bahwa sejumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama dan Madya dikecualikan untuk diisi oleh non-PNS atau P3K yaitu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.
Selain itu, Haryomo juga menjelaskan bahwa meskipun P3K tidak berhak mendapatkan pensiun, akan tetapi berhak mendapatkan perlindungan.
Perlindungan tersebut di antaranya jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga bantuan hukum.
"Setiap instansi wajib mempersiapkan penetapan kebutuhan, gaji hingga perlindungan untuk P3K, serta menetapkan peraturan disiplin P3K yang berisi kewajiban, larangan, hukuman dan tata caranya melalui Peraturan Menteri," jelas Haryomo.
Berikut Tribunnews.com rangkum dari berbagai sumber beberapa informasi penting tentang pendaftaran P3K atau PPPK 2019, mulai dari formasi, jadwal, mekanisme pendaftaran dan beberapa hal lainnya:
1. Formasi yang Dibuka
Untuk seleksi PPPK tahap pertama yang dilaksanakan Februari 2019, formasi yang dibuka adalah untuk eks Tenaga Honorer K2 jabatan guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan dosen perguruan tinggi negeri baru.
Sektor tersebut diprioritaskan karena banyak dibutuhkan oleh pemerintah.
Sedangkan seleksi tahap kedua akan dilaksanakan pada Mei 2019 untuk formasi umum.
2. Jadwal Pendaftaran
Rencananya, pendaftaran PPPK tahap pertama melalui portal sscasn.bkn.go.id akan dibuka mulai 8 Februari hingga 23 Februari 2019.
Baca: KISAH Cewek Cantik Berdarah Minang Jadi Selebgram dan Ketemu Jodoh melalui Bisnis Online
Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Jadi Model, Kuliah, Sekretaris di BUMN hingga Finalis Bujang Dara
Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Jadi Banker, Jual Jilbab Karya Sendiri
Seleksi PPPK dilaksanakan pada bulan Februari karena sebagian alat (komputer) yang digunakan adalah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Maret, Dikbud sudah mempersiapkan untuk UN, jadi kita pakai bulan ini alatnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, usai menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Kamis (7/2/2019), dikutip dari Tribun Timur.
3. Mekanisme Pendaftaran
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan, metode rekrutmen P3K tidak akan jauh berbeda dari CPNS, yakni berbasis Computer Assisted Test (CAT).
"Dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)," jelas Bima, Dikutip Tribunnews.com dari Tribun Jogja.
Masih dalam penjelasan Bima, nantinya tanda identitas P3K akan disamakan dengan PNS lewat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Batas usia minimal untuk melamar P3K adalah 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.
Berdasarkan peraturan yang tertuang di PP 49/2018, perjanjian kerja untuk P3K paling singkat 1 tahun dan perpanjangan didasarkan pada pencapaian kinerja serta kebutuhan instansi.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, penerimaan PPPK terdiri dari 2 tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
Seleksi kompetensi dilaksanakan untuk menilai kemampuan manajerial, teknis dan sosial kultural pelamar.
Bila lulus 2 tahapan itu, pelamar mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitasnya, sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
Syarat, Rekrutmen, Pendaftaran PPPK Tahap I Bengkalis, untuk Honorer
Syarat dan ketentuan rekrutmen, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahap I di Bengkalis untuk Honorer Kategori 2 (K2), tahap II untuk umum.
Pemerintah Bengkalis sebenarnya sudah menyiapkan administrasi terkait peneriman PPPK/P3K.
Namun masih perlu pertimbangan terkait anggaran keperluan pelaksanaan seleksi belum tersedia karena tidak masuk dalam Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Bengkalis tahun 2019 ini.
Sehingga sampai hari ini pemerintah Bengkalis belum menentukan sikap akan melakukan penerimaan PPPK di tahap I yang di mulai Februari ini atau tidak.
Padahal sore ini pengumuman akan di keluarkan BKN.
Hal ini diungkap Sekda Bengkalis Bustami HY kepada awak media, Jumat (8/2) menjelang siang.
Menurut dia, pihaknya sampai saat ini masih mencoba menfinalkan dengan BKPP Bengkalis untuk kesiapan ini.
"Termasuk masalah anggaran untuk melaksanakan seleksi ini, maupun pengajiannya, kalau memang tidak memungkin kita akan ikut perekrutan tahap II saja," jelas Sekda Bengkalis.
Menurut Sekda Bengkalis, untuk rekrutmen tahap I ini memang dilakukan pada Februari ini, khusus PPPK yang direkrut dari Honorer K2.
Sementara untuk tahap II kemungkinan akan dibuka juga untuk umum.
"Jadi kalau tidak bisa kita ikut perkrutan tahap I ini, kemungkinan akan kita ikut perekrutan tahap II yang juga ada penerimaan PPPK dari umum. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil pembahasan bersama BKPP Bengkalis," tandasnya.
Pendaftaran PPPK 2019 Sudah Dimulai, Silahkan Akses Link sscasn.bkn.go.id, Ada 4 Formasi
Pendaftaran PPPK 2019 mulai Jumat (8/2/2019) hari ini pukul 16.00 WIB melalui situs sscasn.bkn.go.id.
Tribunpekanbaru.com sudah mencoba mengunjungi link resmi sscasn.bkn.go.id tersebut, namun masih sulit untuk diakses.
Kemungkinan situs sscasn.bkn.go.id susah diakses dikarenakan banyaknya pengguna yang mengunjungi hingga menyebabkan padatnya server.
Rekrutmen PPPK ini juga sudah diumumkan melalui akun official instagram Badan Kepegawain Negara atau BKN di @bkngoidofficial
Dikutip dari Kompas.com, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, proses seleksi PPPK tetap akan menggunakan akan menggunakan sistem seleksi CAT (computer assisted Test).
Rekrutmen PPPK Tahap I ini terbuka untuk empat formasi, yakni jabatan tenaga guru dan tenaga kesehatan bagi eks tenaga honorer K2, tenaga penyuluh pertanian, dan dosen perguruan tinggi negeri baru.
Namun, eks tenaga honorer K2 yang boleh ikut PPPK adalah tenaga honorer yang sudah ada dalam database BKN tahun 2013 dan dinyatakan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
Beberapa waktu lalu, melalui akun Twitter, BKN mengumumkan adanya rapat koordinasi mengenai tenaga honorer yang boleh mendaftar PPPK.
"Saat ini BKN tengah berkoordinasi dg Kemenpan RB, Kemendikbud, Kementan, Kemenkes, Kemenristekdikti & Kemenag u/ memastikan validitas eks THK2 yg sdh ada di batabase BKN,"tulis akun BNK di @BKNgoid
“Salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar," ujar Ridwan.
Selain itu, Ridwan memaparkan beberapa syarat, formasi, dan panduan pada rekrutmen P3K tahap I, seperti berikut:
1. Jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Daftar dapat dicek pada laman info.gtk.kemdikbud.go.id.
2. Tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai STR atau Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi.
3. Penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.
Ridwan menambahkan, masa hubungan kerja P3K paling singkat selama satu tahun.
Masa kerja tersebut dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018.
Perolehan gaji untuk pegawai kontrak pemerintah, lanjut Ridwan, pada instansi pusat akan dibebankan pada APBN.
Sementara, pada instansi daerah akan dibebankan pada APBD, serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ridwan menuturkan, aturan teknis dari PP Nomor 49 Tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN.
Panduan dan Syarat Pendaftaran
PPPK atau P3K merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat gaji dan tunjangan sesuai peraturan bagi PNS.
Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS.
P3K juga memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.
Kecuali jaminan pensiun, PPPK atau P3K juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.
Tribunnews.com telah merangkum dari laman resmi BKN dan KemenPAN-RB, berikut beberap hal yang harus diketahui terkait rekrutmen PPPK atau P3K:
1. Dibagi jadi dua tahap
Rekrutmen PPPK atau P3K 2019 dibagi menjadi dua tahap alias dua kali.
Tahap pertama dilakukan Februari 2019 dan diprioritaskan bagi eks Tenaga Honorer K2 (THK 2) di tiga bidang.
Tiga bidang tersebut adalah tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.
Sementara tahap kedua, rekrutmen PPPK atau P3K digelar Mei 2019 untuk formasi umum.
Untuk pelaksanaan PPPK atau P3K 2019 tahap I dilakukan setelah masing-masing instansi selesai melakukan perhitungan kebutuhan dan menyampaikannya kepada Kemen-PAN-RB dan BKN.
Pengadaan PPPK atau P3K untuk mengisi JPT utama dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan sesuai ketentuan mengenai tata cara pengisian JPT dalam peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sementara pengadaan PPPK atau P3K untuk mengisi Jabatan Fungsional (JF) dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.
2. Mekanisme seleksi PPPK atau P3K
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyatakan, metode rekrutmen PPPK atau P3K tak akan jauh berbeda dengan CPNS.
"Instrumen seleksinya masih sama dengan menggunakan sistem (CAT) dan portal pendaftaran dilakukan terintegrasi dengan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)," kata dia, Rabu (23/01/2019).
3. Syarat umur
Berbeda dengan CPNS yang dibatasi maksimal 35 tahun atau pada jabatan tertentu hingga 40 tahun, tidak demikian dengan rekrutmen PPPK atau P3K.
Syarat batas usia minimal peserta PPPK atau P3K adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan yang dilamar.
Misal, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, bisa dilamar oleh warga negara Indonesia yang berusia 59 tahun.
Mendikbud Usul Gaji Guru Honorer setara UMR
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pimpinan unit utama Kemendikbud di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (23/1/2019).
Dalam rapat tersebut Mendikbud mengusulkan kepada Menkeu agar gaji guru honorer setara dengan upah minimum regional (UMR).
Menurut Mendikbud, ada sekitar 700.000 guru honorer di seluruh Indonesia.
Pemerintah akan mengangkat status guru honorer melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, tidak semua guru honorer memenuhi syarat untuk mengikuti kedua seleksi tersebut.
Guru-guru yang lulus seleksi tersebutlah yang diusulkan menerima gaji setara UMR. (*)