Baca tanpa iklan
Ketiga, mereka ingin agar tidak ada kesenjangan atau diskriminasi guru sertifikasi dengan pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam hal TPP ini. Karena guru juga bagian dari Dinas Pendidikan.
Keempat, agar tidak ada intimidasi, mutasi dan intervensi terhadap seluruh guru sertifikasi yang melakukan aksi unjuk rasa.
Kelima, mereka tidak ingin ada janji palsu dalam pencairan TPP untuk seluruh guru sertifikasi Kota Pekanbaru.
Mereka ingin bukti konkrit untuk TPP segera dicairkan dan dibayarkan 12 bulan penuh tahun 2019 sebanyak Rp 1.650.000
Keenam, apabila poin pertama sampai kelima tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, maka mereka para guru akan mogok mengajar sampai tuntutan mereka terpenuhi.
Baca: Dari Kantor Walikota, Aksi Demo Guru Berlanjut di DPRD Pekanbaru
Sebelumnya, ratusan guru SD dan SMP yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi se Pekanbaru menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (5/3/2019) pagi.
Mereka menuntut Walikota Pekanbaru merevisi Perwako Nomor 7 Pasal 9 ayat 8, yang berisi tentang guru sertifikasi tidak lagi mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintahan Pekanbaru.
Alasan Pemko Pekanbaru tidak lagi memberikan tunjungan penghasilan karena mereka sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi dari pemerintah pusat.
Dalam aksinya, bahkan mereka memblokir jalan Jenderal Sudirman depan kantor Walikota.
Sehingga membuat kemacetan yang cukup panjang. Lantaran pengendara tak bisa melintas.
Arus lalu lintas pun terpaksa dialihkan.
Karena para guru bersikeras tidak akan membuka blokade sebelum mereka diperbolehkan masuk ke dalam kantor Walikota.
Beberapa petugas dari Satlantas Polresta Pekanbaru yang mengimbau mereka agar sedikit bergeser untuk dapat memberi jalan pengendara, tak dihiraukan oleh para guru ini.
Baca: Guru Gelar Aksi di Kantor Walikota Pekanbaru, Sekdako Sebut Bakal Bertemu Jumat Pagi
Sejumlah guru saat ini terus berteriak agar pintu pagar kantor Walikota Pekanbaru dibuka. Mereka ingin masuk ke dalam untuk bertemu Walikota.
"Buka pintu Cu, angek Cu, buka pintu Cu Pidau," kata seorang guru perempuan lewat pengeras suara.
Tampak hanya beberapa orang perwakilan massa aksi saja yang diperkenankan masuk ke dalam kantor Walikota. (*)
Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:
"Tapi setelah dilanjutkan pertemuan ada dua keputusan. Iya diberikan atau tidak diberikan," paparnya. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sikumbang)