Baca tanpa iklan
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berdasarkan informasi di internal partai Demokrat ada sejumlah Kader dari partai Demokrat Riau ikut dalam rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang direncanakan di Sibolangit hari ini Jumat (5/3/2021).
"Ada enam orang yang kabarnya ikut, salah satunya ada nama Ardo (Rahmat Jevari Juniardo) ketua Demokrat Kampar,"ujar seorang sumber yang meminta namanya dirahasiakan dari internal partai Demokrat Riau.
Tribunpekanbaru.com mencoba konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan, Rahmat Jevari Juniardo meluruskan kalau dirinya tidak ikut dalam rencana KLB tersebut.
"Saya bingung juga kok nama saya disebut, dari kemarin itu aja kerja saya mengklarifikasi, sekarang saya di Pekanbaru masih di rumah,"ujar Ardo.
Ardo bahkan mengakui isu tuduhan dirinya ikut gerbong KLB ini sudah bergulir sejak beberapa hari terakhir, bahkan dituduhkan ada tiga pengurus DPC yang ikut KLB di Sibolangit yakni Inhu, Rohil dan Kampar.
• Ada KLB Demokrat di Sumatera Utara, Hinca Pandjaitan Tegas Minta Polisi Membubarkannya
• Kisruh Partai Demokrat, Dikabarkan KLB akan Digelar di Sumatera Utara
• Demokrat Riau Tegaskan Tidak Bakal Ada KLB, Asri Auzar: Hasil Survei Bagus Mulailah Orang Mengacau
"Yang lain saya nggak tau, yang jelas kalau saya masih di Pekanbaru dan jam 9 nanti saya ada acara apel siaga di kantor Demokrat Riau, saya hadir disana,"ujar Ardo.
Selain itu tribunpekanbaru.com juga mencoba konfirmasi ketua Demokrat Riau Asri Auzar namun telepon yang bersangkutan belum aktif.
Sebelumnya Kamis (4/3/2021) malam, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII meminta pihak Kepolisian membubarkan KLB ilegal yang menurutnya tidak ada izinnya di itu.
Hinca mengatakan sudah cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB utu dipastikan ilegal karena Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan ijin penyelenggaraan KLB.
"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,"ujar Hinca.
Selain itu alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, pihaknya pastikan alasan ini tidak benar.
"Juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Muldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat,"jelasnya.
Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal. jadi memang harus dibubarkan.
Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen.
Pada masa Pandemi Covid19 ini, saat kita semua mengelola masalah ini dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan manusia, maka penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.