TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terkait peredaran produk pangan olahan asal Tiongkok, Latiao yang saat ini sudah diminta penarikan produknya dari pasaran oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). 

Produk ini dinilai berbahaya dan telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Menurut Budiman, langkah cepat perlu diambil agar tidak ada korban yang lebih banyak, khususnya anak-anak di Riau yang sering mengonsumsi produk tersebut.

Budiman menyatakan produk pangan olahan ini perlu segera ditarik dari pasaran, terutama setelah peringatan dari BBPOM terkait dampak negatifnya terhadap kesehatan. 

Ia menekankan peredaran produk tersebut di berbagai supermarket dan swalayan harus segera dihentikan untuk mencegah potensi keracunan yang bisa menimpa konsumen, terutama anak-anak.

"Jangan sampai banyak lagi korban anak-anak yang berjatuhan hanya karena pemerintah lamban mengambil tindakan," ujarnya. 

Budiman menilai langkah antisipatif yang cepat dan tegas akan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selain itu, tindakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melindungi konsumen.

Budiman menekankan pentingnya tindakan penarikan produk ini, terutama karena banyak anak-anak yang menjadi target pasar dari produk Latiao tersebut. 

Menurutnya, anak-anak memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, sehingga dampak produk berbahaya ini bisa jauh lebih besar bagi mereka.

Selain penarikan dari pasar, Budiman juga mengusulkan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya mengonsumsi produk-produk semacam ini.

Dengan sosialisasi yang lebih intensif, masyarakat diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih produk makanan, terutama yang berasal dari luar negeri dan tidak memiliki izin edar yang jelas.

Budiman menambahkan produk pangan olahan impor, khususnya dari negara lain, harus melalui pengawasan ketat dan diperiksa keamanan serta kehalalannya sebelum diperbolehkan beredar di Indonesia. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan BBPOM harus memastikan bahwa semua produk yang masuk ke pasar domestik telah memenuhi standar keamanan pangan.

Menurutnya, selain keamanan, aspek kehalalan juga penting untuk diperhatikan. Hal ini mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, sehingga mereka membutuhkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal.

"Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga keyakinan," imbuh Budiman.