TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Penghentian operasional Bus Trans Metro Pekanbaru (Bus TMP) selama empat hari beberapa waktu lalu menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. 

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Riau, Zulwisman menilai, kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan angkutan massal di Pekanbaru. 

"Ini bukan hanya soal kendala BBM, tetapi juga soal bagaimana tata kelola anggaran dan manajemen pelayanan publik dijalankan," kata Zulwisman kepada Tribun, Selasa (7/1/2025).

Zulwisman juga menjelaskan, jika permasalahan keterlambatan anggaran dan administrasi BBM adalah rutinitas tahunan, maka pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. 

"Masyarakat sebagai pengguna layanan memiliki hak untuk mengetahui situasi ini secara transparan, terutama jika operasional TMP terancam terganggu," tegasnya.

Menurut Zulwisman, alasan keterlambatan pasokan BBM menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih baik. Ia menyarankan agar anggaran operasional TMP untuk satu tahun penuh dirancang secara komprehensif, dengan penyelesaian administrasi dan teknis yang tepat waktu. 

"Anggaran yang jelas dan tepat waktu akan memastikan keberlanjutan layanan TMP, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada moda transportasi ini," ulasnya.

Ia juga mengapresiasi sikap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tetap melayani TMP meskipun pembayaran dilakukan di belakang. Namun, Zulwisman mengingatkan pentingnya komitmen untuk tidak memperlama pembayaran agar tidak merugikan pihak SPBU sebagai mitra.

"Ini soal membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan layanan publik," imbuhnya.

Lebih jauh, Zulwisman menambahkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap TMP, bukan hanya dari sisi manajemen dan sumber daya manusia, tetapi juga sistem dan moda transportasi yang digunakan. 

Menurutnya, penggunaan bus besar harus disesuaikan dengan kondisi jalan, ukuran, serta tingkat kepadatan lalu lintas di Pekanbaru.

"Kondisi jalan di Pekanbaru belum sepenuhnya mendukung operasional bus besar. Ini harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan, inspirasi dapat diambil dari transformasi sistem transportasi publik seperti Jaklingko di Jakarta yang dilakukan di era Anies Baswedan.

Sistem tersebut mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus mengurangi beban anggaran daerah melalui integrasi moda transportasi. 

"Jika TMP bisa diintegrasikan dengan moda transportasi lain, ini akan menciptakan efisiensi sekaligus memberikan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat," paparnya.