TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru memastikan menggelar hearing dengan DLHK Pekanbaru, dan Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) Kelurahan, hari ini, Kamis (3/7/2025).

Hearing membahas soal angkutan sampah, baik yang dilakukan LPS, maupun DLHK Pekanbaru. Termasuk halnya soal polemik iuran sampah, yang masih terjadi perbedaan di masing-masing LPS.

"Jadwal hearing kita siang ini. Tentu kita harapkan Kadis LHK dan perwakilan LPS hadir. Kita ingin samakan persepsi," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH, kepada Tribunpekanbaru.com.

Sekadar diketahui, 83 LPS Kelurahan, sudah mulai start tugasnya, pada Rabu (2/7/2025) kemarin. Mereka akan mengangkut sampah rumah tangga warga.

Sementara untuk perbedaan iuran sampah di setiap LPS sempat muncul di masa injury time. Ada LPS yang memungut Rp 50 ribu per rumah, ada yang Rp 35 ribu dan ada yang Rp 20 ribu.

Padahal sebelumnya, Pemko sempat menetapkan iuran sampah ini Rp 20 ribu per rumah. Belakangan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, akan ada perbedaan iuran sampah yang sifatnya sukarela di masing-masing LPS.

Hal ini dilatarbelakangi karena ada satu LPS wilayah kerjanya padat penduduk, sehingga akan banyak sampah diangkut. Bahkan bisa setiap hari. Namun daerah lainnya, tak perlu setiap hari diangkut.

"Kita mau tahu sepeti apa iuran sukarela itu. Sehingga bisa kami sampaikan ke masyarakat konstituen, jika ada masalah di lapangan," sebutnya.

Masyarakat Kota Pekanbaru sebenarnya menginginkan agar kota ini tak ada lagi masalah sampah. Bahkan masyarakat menginginkan, supaya Pemko fokus saja dulu soal kebersihan kota. Bukan sebaliknya mengejar PAD, dan membentuk badan pengawas (Bawas), yang menghabiskan anggaran saja. (tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)