Sekolah Rakyat di Riau

Pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkalis Tunggu Proses di Kementerian PUPR, Lahan 6,5 Ha Disiapkan

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Theo Rizky
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SEKOLAH RAKYAT - Pemerintah Bengkalis saat mendampingi pihak Kementerian PUPR ketika meninjau Lahan yang diusulkan tempat sekolah Rakyat di Bengkalis medio April lalu

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau masuk pada pelaksanaan tahap kedua. 

Yakni baru akan berjalan pada tahun ajaran 2026/2027 mendatang.

Hal ini diungkap Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Bengkalis Eji Marlina kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (7/8) siang.

Menurut dia, untuk saat ini pihaknya masih melakukan persiapan awal agar program tersebut bisa berjalan di tahun ajaran berikutnya.

Di antara persiapan yang dilakukan Pemerintah Bengkalis sudah mengusulkan lahan yang akan digunakan sebagai sekolah Rakyat.

Lahan yang diusulkan lahan kosong seluas 6,5 hektare milik pemerintah Bengkalis.

"Usulan ini sudah final, bahkan kemarin Kementerian PUPR sudah turun melihat langsung lahan yang diusulkan tersebut," terang Eji.

Menurut dia, Kementerian PUPR memang sudah menetapkan luas lahan yang bisa diusulkan untuk pembangunan sekolah Rakyat ini.

Di antara luas paling kecil minimal 6 hektare dan paling luas sekitar 8 hektare ke atas.

"Kita usulkan yang enam hektare, lokasinya di desa Wonosari Kecamatan Bengkalis. Di sana tepatnya sekitaran Wonosari Tengah di sana ada lahan pemkab Bengkalis yang kosong," tambahnya.

Baca juga: Melihat dari Dekat Proses Belajar di Sekolah Rakyat Pekanbaru, Siswa Diarahkan Sesuai Minat & Bakat

Baca juga: Riau Dapat Jatah Tiga Lokasi Sekolah Rakyat dari Kemensos, Satu Sekolah Sudah Mulai Belajar

Proses lahan ini, sudah dilakukan dari pembersihan, peninjauan dan penyampaian dokumen lahan serta sudah sampai pada penerbitan sertifikat BPN.

"Saat ini tinggal menunggu proses dari Kementerian PUPR saja, sampai keluar RAB tahapan pembangunannya. Untuk pembangunan nanti berdasarkan informasi secara intensif kami terima, semua pembiayaan berasal dari APBN, daerah hanya menyiapkan lahan yang siap pakai," terang Eji.

Untuk pembangunan kapan dilakukan, sampai saat ini masih menunggu proses di Kementerian PUPR saja.

Begitu juga sekolah yang akan di bangun tingkatan apa saja juga masih menunggu proses di Kementerian PUPR.

"Kalau pengusulan yang kita lakukan kemarin kita usulkan tiga jenjang, SD, SMP dan SMA, serta masing masing tingkatan yang kita usulkan terdiri dari sepuluh rombongan belajar, satu rombongan belajar terdiri dari 25 siswa. Atau ada sekitar 700 siswa totalnya, ini baru usulan kita, apakah akan disetujui semua masih menunggu kesiapan bangunan, guru dan lainnya dan masih on proses," tambahnya.

Halaman
12

Berita Terkini