Merespons hal itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan kenaikan anggaran pendidikan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 hampir setengahnya digunakan untuk anggaran program MBG.

Padahal, menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, anggaran pendidikan sudah mengalami kenaikan sebesar 4,63 persen menjadi Rp 757,8 triliun dibandingkan anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 724,3 triliun.

"Namun P2G menyayangkan, karena setelah diamati lebih jauh ternyata anggaran pendidikan yang fantastis Rp 757,8 triliun itu dipakai sebesar 44,2 persen untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Satriwan dikutip dari keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

Satriwan menilai, besarnya anggaran pendidikan kurang tepat sasaran jika hanya fokus untuk MGB. Padahal masih banyak yang lebih penting untuk dibiayai negara.

Antara lain, kata Satriwan, pemerintah belum fokus terhadap pembenahan pendidikan dasar dan menengah termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Buktinya saja Kemdikdasmen hanya mendapat alokasi 33,5 triliun atau sekitar 4,6 persen saja dari 20 persen APBN 2025 untuk pendidikan," ujarnya.

Menurut Satriwan, seharusnya anggaran MBG tidak boleh diambil dari anggaran pendidikan 20 persen, mengingat anggaran MBG tidak secara langsung atau eksplisit diperintahkan oleh konstitusi.