Program MBG, Mulia atau Bala?

Ir Ridar Hendri MSi PhD
Penulis adalah Pakar Komunikasi Pembangunan Universitas Riau

Dalam dua bulan terakhir, segelintir orang, dan netizen, melakukan kritik dan menyerang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan Presiden Prabowo. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi, kesehatan dan pendidikan anak-anak (pelajar PAUD - SMA, ibu hamil dan menyusui). Sebab, pertumbuhan otak dan kesehatan manusia, dimulai dari janin dan anak-anak. Jadi, harus dipastikan, mereka harus makan makanan bergizi sejak dini. 

Memberi makan 92,9 juta anak, secara serentak, tentu tidak mudah. Karena itu pemerintah bekerjasama dengan banyak pihak dari kalangan masyarakat, untuk menyediakan Dapur MBG.

Dapur merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dikelola di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional untuk menyediakan makanan sehat, bergizi, dan higienis bagi peserta didik. Mereka memproduksi makanan dengan menu sesuai standar ahli gizi dan didistribusikan langsung ke sekolah sasaran. 

Hingga akhir 2025 jumlah dapur MBG atau SPPG sudah mencapai 15 ribu unit, dan terus bertambah hingga nantinya mencapai 30 ribu unit. Diakui memang, dalam prakteknya, ada beberapa kasus keracunan makanan pada anak-anak sekolah oleh SPPG.

Nah, kasus-kasus seperti inilah yang diserang segelintir orang dan netizen. 

Mereka menyarankan agar program MBG jangan lagi diserahkan kepada SPPG, tapi langsung diserahkan dalam bentuk uang tunai ke orangtua pelajar sasaran. 

Ide atau saran ini rada-rada konyol. Sebab, siapa yang dapat menjamin uang tunai bantuan MBG itu benar-benar digunakan orangtua untuk membuat makanan bergizi standar, pada anaknya yang benar-benar sasaran MBG?

Bukankah uang tadi bisa juga digunakannya, tanpa kita tahu, untuk bayar hutang, hanya membeli ikan asin untuk banyak anak-anaknya? Jika ini terjadi, tujuan pemberian MBG ini tak akan mencapai sasaran. Bahkan, bisa-bisa akan memunculkan masalah baru. 

Lalu, mengapa segelintir orang dan netizen tadi ngotot mengeritik dan menyerang pemerintah? Terdapat dua kemungkinan alasan.

Pertama, memang ada kekhawatiran mereka, bahwa nilai gizi yang diberikan ke siswa melalui dapur MBG, berkurang dari standar yang ditetapkan pemerintah, akibat praktek nakal oknum dapur MBG  seperti menyunat anggaran makanan.

Kedua, ada agenda terselubung mereka secara politis untuk menyerang pemerintah, dan menjatuhkan Presiden pada akhirnya. 

Saya menduga, alasan kedua menjadi oenyebabnya. Sebab, kalau hanya khawatir terhadap ancaman keracunan makanan, kan tinggal meningkatkan pengawasan produksi makanan di dapur MBG saja.

Jadi barat kata pepatah: jika hendak membunuh tikus, jangan lumbung yang dibakar. 

Menurut saya, program MBG harus terus jalan. Ia bukan program gagah-gagahan Pemerintah. Program ini bertujuan mulia: menyiapkan generasi unggul Indonesia untuk masa depan.

Itulah sebabnya banyak negara sudah lama menjalankan program.

Negara-negara tersebut meliputi Brasil, India, Finlandia, Swedia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Timor Leste. 

India menjalankan program makan siang gratis terbesar untuk sekitar 125 juta anak (6-14 tahun). Brazil memiliki National School Feeding Programme yang sudah berjalan sejak 1940-an untuk mendukung nutrisi anak, dengan 30 persen bahan dari pertanian lokal.

Finlandia merupakan salah satu pelopor yang menyediakan makan siang gratis bagi semua siswa usia 6 hingga 16 tahun. Swedia memberikan makan siang gratis untuk siswa usia 7 hingga 19 tahun. Jepang melancarkan  program makan siang sekolah yang terintegrasi dengan pendidikan karakter dan pola makan sehat. 

Korsel memberikan makan bergizi seimbang (daging, sayur, nasi) kepada siswa. Bahkan Amerika Serikat melalui National School Lunch Program (NSLP), menyediakan makanan bergizi di sekolah.

Begitu pula negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand (School Lunch Program), Estonia, Kanada, Australia, Prancis, Kenya, dan Skotlandia.