Kekayaan Anggota Dewan: Membandingkan Gaji DPR RI dengan Negara Lain

TRIBUNPEKANBARU.COM - Di tengah gema isu ekonomi yang melanda masyarakat, penghasilan fantastis anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencuat ke permukaan, memicu perdebatan sengit.

Dengan kisaran mencapai Rp 100 juta per bulan, angka ini menjadi sorotan tajam, menimbulkan pertanyaan besar tentang proporsionalitas gaji wakil rakyat di tengah tantangan hidup yang dihadapi oleh jutaan warga. 

Akibatnya, hal ini telah memicu gelombang aksi yang mengkritik hal tersebut.

Di balik sorotan publik atas gaji pokok yang terkesan kecil, tersembunyi sebuah kenyataan mengejutkan.

Ppenghasilan bulanan anggota DPR RI ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan.

Peraturan seperti PP Nomor 75 Tahun 2000 dan Surat Edaran Sekjen DPR No: 9414 Tahun 2010 memang menetapkan gaji pokok yang di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Namun, di sinilah letak 'rahasianya'.

Baca juga: INILAH Tampang 7 Anggota Brimob dalam Rantis yang Melindas Ojol Affan hingga Meninggal

Baca juga: Pengalaman di Bidang Intelijen, Hendropriyono Klaim Tahu Dalang Demo di DPR

Gaji pokok yang hanya sekitar Rp 4,2 juta hingga Rp 5 jutaan itu adalah puncak gunung es.

Di bawahnya, terdapat berbagai tunjangan dan fasilitas mewah yang melambungkan total pendapatan mereka hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan.

Mulai dari tunjangan kehormatan, jabatan, dana reses, hingga tunjangan rumah senilai Rp 50 juta, semua ini membuat penghasilan mereka berlipat ganda. 

Tunjangan DPR per bulan diatur Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Kemudian, anggota DPR juga menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.

Berikut rinciannya:

1. Tunjangan kehormatan

- Ketua badan atau komisi Rp6.690.000

- Wakil ketua badan atau komisi Rp6.450.000

- Anggota Rp5.580.000

2. Tunjangan komunikasi intensif

- Ketua badan atau komisi Rp16.468.000

- Wakil ketua badan atau komisi Rp16.009.000

- Anggota Rp15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran

- Ketua badan atau komisi Rp5.250.000

- Wakil ketua badan atau komisi Rp4.500.000

- Anggota Rp3.750.000

4. Tunjangan istri/suami Rp420.000

5. Tunjangan anak Rp168.000

6. Tunjangan jabatan Rp9.700.000

7. Tunjangan beras Rp30.090/jiwa

8. Tunjangan PPh pasal 21 Rp 2.699.813

9. Bantuan langganan listrik dan telepon 7.700.000

10. Tunjangan uang sidang/paket Rp2.000.000

11. Tunjangan rumah Rp50.000.000

Lantas bagaimana perbandingannya dengan gaji anggota DPR negara lain?

Malaysia

Anggota parlemen di Malaysia juga menikmati penghasilan yang tak main-main.

Menurut Undang-Undang Anggota Parlemen (Remunerasi) 1980, gaji bulanan mereka berkisar antara 11.000 hingga 13.000 ringgit, atau setara Rp 42,5 juta hingga Rp 50,2 juta.

Namun, angka tersebut hanyalah permulaan.

Dengan tambahan berbagai tunjangan, total penghasilan mereka bisa melonjak hingga 25.700 ringgit, atau sekitar Rp 99,39 juta per bulan. 

Tunjangan-tunjangan tersebut mencakup tunjangan kehadiran sidang, tunjangan hiburan, hingga tunjangan BBM.

Ini menunjukkan bahwa menjadi wakil rakyat di Negeri Jiran juga membawa kesejahteraan finansial yang menggiurkan.

Jepang

Anggota DPR Jepang menikmati kesejahteraan finansial yang menggiurkan. Gaji pokok mereka pada tahun 2020 saja sudah mencapai 1,294 juta yen, atau sekitar Rp 142,43 juta per bulan.

Jika dihitung per tahun, angkanya mencapai Rp 1,7 miliar.

Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan bonus tahunan sebesar 6,35 juta yen.

Ditambah lagi, ada tunjangan bebas pajak, komunikasi, transportasi, dan akomodasi senilai 1 juta yen per bulan. 

Dengan semua tambahan ini, total pendapatan tahunan seorang anggota DPR Jepang melonjak hingga 33,878 juta yen, atau sekitar Rp 3,72 miliar.

Itu artinya, rata-rata penghasilan bulanan mereka bisa mencapai Rp 310 juta. Angka-angka ini menunjukkan betapa makmurnya para wakil rakyat di Negeri Sakura.

Amerika Serikat (AS)

Anggota DPR AS (House of Representatives) menerima gaji pokok tahunan sebesar US$174 ribu atau Rp2,84 miliar. Jika dihitung per bulan, mereka mendapatkan Rp218,4 juta.

Posisi kepemimpinan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dengan Ketua DPR menerima US$223.500 (Rp3,65 miliar) per tahun dan jabatan kepemimpinan lainnya mendapatkan US$193.400 (Rp3,162) miliar.

Angka ini tidak berubah sejak 2009 karena pemungutan suara yang konsisten menolak penyesuaian gaji anggota DPR secara otomatis berdasarkan biaya hidup.