Puan Maharani Beberkan Kondisi DPR Pasca Demo Besar, Sebut Wakil Rakyat Sudah Berbuat Perubahan

TRIBUNPEKANBARU.COM - DPR RI menggelar rapat tertutup untuk merespons gelombang protes rakyat yang menggema di jalankan belakangan ini.

Dalam rapat itu, seluruh fraksi partai di DPR RI bersepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan bagi seluruh anggota dewan.

Selain itu,  fraksi juga bersepakat untuk moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR.

Seluruh pimpinan fraksi partai berkumpul, Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Selain itu Puan Maharani juga mengundang tokoh lintas profesi untuk mengungkapkan situasi terkini di DPR RI pasca demo besar-besaran di Indonesia.

Putri Megawati Soekanorputri itu mengklaim sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia.

Dan, ditegaskannya, ada beberapa informasi yang menurutnya pantas untuk diluruskan.

Seperti diketahui bersama, demo skala besar terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia.

Di beberapa kota, demo DPR RI ini berjalan anarkis hingga terjadi pembakaran gedung dan penjarahan.

Bahkan, sudah ada beberapa korban jiwa selama terjadinya demo.

Adapun latar belakang demo adalah masyarakt meminta evaluasi gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Masyarakat juga kecewa akan ucapan beberapa anggota DPR RI yang dinilai sudah menyakit perasaan.

"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan,” kata Puan di depan sejumlah tokoh yang tergabung dalam kelompok Mujadalah Kiai Kampung, Kamis (4/9/2025) mengutip kompas.com.

Kepada para tokoh lintas profesi itu, Puan menyampaikan bahwa polemik yang terjadi belakangan ini muncul akibat adanya kesalahan informasi di masyarakat. 

“Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ucap Puan.

Soal Kenaikan Tunjangan

Politikus PDI-P itu mencontohkan isu mengenai kenaikan gaji hingga pemberian tunjangan kompensasi rumah yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 

Puan memastikan bahwa tunjangan tersebut saat ini sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. 

"Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” kata dia. 

Dalam forum tersebut, Puan juga menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. 

Salah satunya dengan memperkuat transparansi dengan mempublikasikan segala kegiatan melalui situs resmi DPR RI. 

“Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” kata Puan.

Puan juga memastikan bahwa DPR RI ke depan akan mengutamakan kualitas dalam melaksanakan kerja-kerja legislasi, termasuk meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan undang-undang. 

"Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” kata Puan.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh, antara lain, peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud, eks Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga pakar komunikasi Effendi Gazali.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pimpinan DPR RI akan menggelar rapat evaluasi bersama dengan seluruh pimpinan fraksi di parlemen .

Dasco menyebutkan, rapat tersebut bakal menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan pasca aksi demonstrasi 25-31 Agustus 2025.

“Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik perwakilan BEM ada di 17+8.

Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco, usai bertemu perwakilan mahasiswa di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, evaluasi yang akan dilakukan mencakup tunjangan-tunjangan bagi anggota dewan hingga keterbukaan informasi terkait kegiatan legislasi di DPR RI.

“Nah, kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8,” kata Dasco.

Dia juga memastikan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI telah disetop mulai akhir Agustus 2025.

“Dan khusus untuk tunjangan perumahan, dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025," kata Dasco.

( Tribunpekanbaru.com / Tribunmedan )