Rp 14-17 Triliun Bansos PKH dan Sembako Ternyata Tidak Tepat Sasaran

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebanyak 45 persen bantuan sosial (bansos) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako dinyatakan tidak tepat sasaran.

Nilai penyaluran yang keliru itu diperkirakan mencapai Rp 14–17 triliun.

Data tersebut disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia melalui akun resmi Instagram @pco.ri. Informasi ini merujuk pada hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pengecekan lapangan, ditemukan 616.367 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan 1.286.066 KPM sembako yang tidak layak menerima bantuan.

Presiden Dorong Digitalisasi untuk Perbaiki Penyaluran

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengentasan kemiskinan dan perbaikan sistem bansos.

"Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada,"
tulis akun Instagram Badan Komunikasi Pemerintah @pco.ri dalam unggahannya, dikutip Minggu (21/9/2025).

Salah satu inisiatif perbaikan dilakukan melalui Program Pilot Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi.

Program ini memanfaatkan pemutakhiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna memperkuat proses verifikasi penerima bansos.

Dengan sistem digital, penerima manfaat dapat diverifikasi lebih jelas, dan penyaluran bansos dipantau secara transparan, aman, dan akuntabel.

Menurut Badan Komunikasi Pemerintah, digitalisasi bansos diharapkan bisa mendorong pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif untuk masyarakat miskin dan rentan.

Digitalisasi Bisa Hemat Rp 500 Triliun

Sebelumnya Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa digitalisasi penyaluran bansos akan mengurangi kesalahan, baik inclusion error (penerima tidak berhak) maupun exclusion error (yang berhak tidak menerima).

“Kita akan sosialisasikan supaya semua yang nanti kalau dibagikan bansos tidak tepat sasaran supaya melaporkan diri dan nanti diambil datanya lagi,”
ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Luhut memperkirakan, digitalisasi ini dapat menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp 500 triliun, mencakup penyaluran bansos, transfer tunai, subsidi, dan stimulus lainnya, jika seluruh penyaluran dilakukan secara tepat sasaran.