Ternyata Begini Awal Mula Film G30S/PKI Dilarang Ditayangkan dan Kini Tak Lagi Tontonan Wajib

Yunus yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan (Menpen) menjadi orang pertama yang mengusulkan untuk menghentikan penayangan film Pengkhianatan G30S.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja antara Menpen dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu (23/9/1998).

Menurut Yunus, rutinitas pemutaran film Pengkhianatan G30S dinilai tidak sesuai dengan dinamika reformasi di masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie.

Selain Yunus, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU saat itu, Marsekal Udara Saleh Basarah juga menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono untuk menyampaikan keberatannya soal penayangan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

"Beliau keberatan karena film itu mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa itu (30 September)," kata Juwono, dikutip dari Kompas.com (2017). 

Atas usulan itulah, Juwono kemudian meminta kepada para ahli sejarah untuk meninjau kembali kurikulum planarian sejarah khususnya di tingkat SMP dan SMA.

Dia kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi terhadap semua buku sejarah dalam versi G30S.

Alasan pemutaran film G30S dihentikan

Melalui pemaparannya dalam rapat kerja, Yunus menyampaikan alasan mendesak agar pemutaran film Pengkhianatan G30S dihentikan.

Jenderal TNI itu menilai, film tersebut tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada dan hanya berdasarkan pada versi Orde Baru.

"Film ini tidak mencerminkan kebenaran sejarah peristiwa berdarah tersebut lantaran tidak ada bukti otentik yang mendukung cerita dalam film tersebut," kata dia.

Yunus menegaskan, tidak ada keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S. Dia menyebut, peristiwa 30 September malam itu hanya gerakan sekelompok perwira muda yang tidak puas dengan pemerintahan Soekarno.

Di sisi lain, film berdurasi 271 menit itu juga mengandung unsur kekerasan, propaganda, dan provokasi yang memicu perpecahan bangsa Indonesia.

Film G30S berhenti diputar

Menurut pemberitaan Harian Kompas, 30 September 1998, Departemen Penerangan (Deppen) menyatakan alasan yang membuat lembaga itu menyetop pemutaran film G30S.