Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Nasional

Luhut Minta Purbaya Tak Memotong Anggaran MBG, Menkeu: Kalau Tak Terserap, Kami Potong

Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan tetap memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap

Editor: Muhammad Ridho
Tribun/net
ANGKAT BICARA- Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal Purbaya Yudhi Sadewa yang dikritik dan didesak mundur dari jabatan Menkeu 

“Itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa program MBG telah membuka sekitar 380 ribu lapangan kerja.

“Saya nggak keliru, lapangan kerja sudah 380 ribu yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini,” kata Luhut.

Menurutnya, MBG menjadi salah satu peluang konkret untuk mengatasi tekanan ekonomi global.

“Makan bergizi (MBG) ini saya kira memberikan salah satu apa peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini,” ucapnya.

Kemenkeu Ubah Mekanisme Penyaluran Dana MBG

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa pihaknya mengubah penyaluran dana MBG untuk mempercepat realisasi program.

Awalnya, mekanisme pencairan anggaran menggunakan skema reimburse atau klaim penggantian setelah belanja dilakukan per April 2025. 

Namun sejak Mei, sistem diganti dengan skema perencanaan kebutuhan.

“Tapi setelah bulan April, nggak gitu. Dia bikin perencanaan, sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar. Gitu. Ini ada perubahan," kata Primanto saat Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jumat.

Perubahan mekanisme tersebut, kata Primanto, terbukti mempercepat penyaluran. 

Primanto menyebutkan bahwa realisasi anggaran MBG meningkat tajam sejak Juni hingga Agustus, bahkan pada Agustus–September 2025 pencairan naik tiga kali lipat.

“Sekarang realisasinya sudah mencapai sekitar Rp20 triliun, dengan penerima 30 juta orang dan lebih dari 13 ribu SPPG,” jelasnya.

Primanto menambahkan, Kemenkeu juga menempatkan tim khusus di BGN untuk mendukung proses perbendaharaan agar tidak terjadi hambatan.

Menurutnya, perubahan sistem ini, dilakukan atas dua alasan. Pertama, karena adanya permintaan percepatan dari Presiden Prabowo Subianto agar target 83 juta penerima segera tercapai. 

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved