Respon Menteri Bahlil Terkait Tambang Emas Ilegal Ditemukan KPK Dekat Sirkuit Mandalika

TRIBUNPEKANBARU.COM - Begini respon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait temuan tambang emas ilegal di kawasan dekat Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tambang tersebut sebelumnya diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menyebut tambang emas di Sekotong tersebut bersifat ilegal, sama seperti tambang emas lainnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tambang tanpa izin itu disebut-sebut mampu memproduksi hingga tiga kilogram emas setiap hari.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025), Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik pertambangan ilegal dalam bentuk apa pun.

Ia menyatakan aktivitas semacam itu harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kalau itu benar tambang ilegal, ya harus diproses secara hukum.

Tidak ada kompromi untuk aktivitas yang merugikan negara dan merusak lingkungan,” ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Kementerian ESDM belum menerima laporan resmi dan lengkap terkait temuan tersebut.

Namun, menurutnya, penindakan terhadap pertambangan ilegal merupakan domain aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Kami menunggu laporan lengkapnya. Tapi pada prinsipnya, tambang ilegal itu bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga hukum.

Karena itu, kami dukung langkah KPK dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan hasil pemetaan awal terhadap sejumlah aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia, termasuk di wilayah sekitar Mandalika, NTB.

Dalam temuannya, lembaga antirasuah itu menyebut ada tambang emas yang beroperasi tanpa izin resmi namun tetap memproduksi logam mulia dalam jumlah besar setiap harinya.

Kawasan Mandalika sendiri selama ini dikenal sebagai destinasi wisata super prioritas yang menjadi salah satu etalase pariwisata Indonesia.