Respon Menteri Bahlil Terkait Tambang Emas Ilegal Ditemukan KPK Dekat Sirkuit Mandalika

Temuan aktivitas tambang ilegal di sekitar kawasan tersebut pun memicu kekhawatiran publik terkait dampaknya terhadap lingkungan dan tata ruang kawasan wisata.

Bahlil mengakui, pengawasan terhadap tambang ilegal di berbagai daerah masih menjadi tantangan besar.

Ia menyebut praktik tersebut kerap melibatkan jaringan luas dan berlangsung di daerah dengan pengawasan lemah.

Karena itu, koordinasi antarinstansi menjadi kunci untuk menghentikan rantai pertambangan tanpa izin.

“Masalah tambang ilegal ini memang kompleks. Kadang ada keterlibatan oknum, kadang juga karena lemahnya pengawasan. Tapi yang jelas, negara tidak boleh kalah. Kami akan berkoordinasi dengan aparat agar langkah penegakan hukum bisa berjalan efektif,” tegasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya memperketat sistem perizinan tambang melalui penerapan Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan integrasi data perizinan berbasis daring.

Namun, di sejumlah daerah, aktivitas tambang ilegal tetap marak, terutama di wilayah kaya mineral seperti Kalimantan, Sulawesi, dan NTB.

Bahlil menegaskan, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

 “Kita butuh investasi, tapi bukan dengan cara yang merusak atau melanggar hukum. Kalau tambang ilegal, ya harus ditutup dan diproses,” ujarnya.

KPK menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa setiap temuan di lapangan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.

Kasus tambang emas ilegal di Mandalika menjadi sorotan baru dalam upaya memberantas kejahatan pertambangan yang telah lama menjadi persoalan laten di sektor sumber daya alam Indonesia.

( Tribunpekanbaru.com / Kompas )