KPK Ditantang soal Proyek Whoosh: Mahfud MD Enggan Melaporkan tapi Siap untuk Bersaksi

TRIBUNPEKANBARU.COM - Saat ini, sorotan tajam tertuju pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Sebab, proyek itu dibayangi utang membengkak hingga lebih dari Rp100 triliun.

Dalam isu itu, muncul satu nama yang kembali mencuri perhatian publik: Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Mahfud dikenal lantang mengkritik proyek ambisius tersebut. Ia menyoroti adanya indikasi penggelembungan anggaran (mark-up) dalam proses pengadaan, yang dinilai menjadi salah satu sumber membengkaknya biaya pembangunan.

Isu dugaan mark-up ini semakin memperkeruh perjalanan panjang proyek Whoosh.

Mulai dari persoalan pendanaan, penumpukan utang, hingga perubahan arah kerja sama dari Jepang ke China, yang diketahui menawarkan skema bunga pinjaman lebih tinggi.

Proyek yang semula digadang-gadang menjadi simbol kemajuan teknologi transportasi Indonesia itu pun kini berubah menjadi topik hangat soal transparansi dan tata kelola keuangan negara.

Setelah berbicara soal dugaan mark-up proyek Whoosh, Mahfud pun mendapat respon langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Cemburu Pacarnya Diambil, Warga Tualang Siak Bacok Gusti dengan Parang Panjang

Baca juga: Curhatan Istri yang Suaminya Dibakar 4 Pria yang Numpang di Mobilnya: Nyawa Dibalas Nyawa

Mahfud pun menyatakan, dirinya siap dipanggil oleh lembaga antirasuah tersebut terkait dugaan mark-up dalam proyek Whoosh.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan membuat laporan ke KPK.

Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013 ini, dirinya tidak memiliki kewajiban untuk melapor.

"Saya nggak berhak laporan, nggak ada kewajiban untuk melapor. Saya siap dipanggil, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau disuruh lapor ngapain buang-buang waktu juga," katanya, kepada awak media, di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025), dilansir TribunJogja.com.

Mahfud juga menyebut, seharusnya KPK bisa memanggil pihak yang mengetahui dugaan mark-up dalam proyek Whoosh. 

Sebab, kata dia, sudah ada yang tahu dan punya data tentang skandal tersebut sebelum dirinya vokal menyuarakannya.

"Sebelum saya ngomong, udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mustinya, KPK panggil orang yang ngomong sebelum saya, banyak banget punya data," tegas Mahfud.

Selanjutnya, Mahfud menegaskan pemerintah harus melakukan negosiasi dengan China untuk mencari solusi mengenai beban utang Whoosh.

Apalagi, utang kepada China dinilai memperumit dugaan mark-up proyek tersebut. 

"Harus negosiasi, ya, mau apa? Gak bisa bayar, ya, jalannya silakan saja (negosiasi)," pungkasnya.

Ungkap Dugaan Mark-up Proyek Whoosh

Dalam program Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (14/10/2025), Mahfud MD mencurigai adanya mark-up anggaran beberapa kali lipat dalam pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh.

Namun, hal ini harus diselidiki lebih jauh, untuk mendeteksi kemana uangnya dilarikan dan dinikmati siapa saja.

Dugaan itu, katanya diperkuat lagi dari pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

"Apa-apa yang dulu sudah terberitakan atau 5 tahun lalu sudah terberitakan luas, sekarang dikonfirmasi langsung," kata Mahfud MD.

Mahfud pun menjelaskan dugaan mark-up hingga tiga kali lipat dalam proyek Whoosh ini.

Ia menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

"Dugaan mark-upnya harus diperiksa, ini uang lari ke mana?" tanya Mahfud.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" sambungnya.

Ia juga menilai, bunga utang Whoosh terus bertambah dan jumlahnya sangat besar, sehingga negara berpotensi tombok atau terpaksa menambah uang untuk menutup pembayaran.

"Sangat aneh karena ini merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus," ujar Mahfud.

"Bunga hutangnya saja setahun itu Rp 2 triliun. Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," paparnya.

Mahfud juga bilang, beban utang Whoosh membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen, ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun cost).

Menurut Mahfud, kalau melihat periode waktunya atau tenornya, pembayaran utang itu bisa berlangsung sampai 70 atau 80 tahun ke depan.

Reaksi KPK

Setelah podcast Terus Terang itu, pihak KPK sudah menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dugaan mark-up di pengadaan proyek kereta cepat yang notabene dibangga-banggakan oleh Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal.

Namun, ia berharap Mahfud MD memberikan data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

“Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

“Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, tetapi dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

“Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ujarnya.

Setyo juga memaparkan kemungkinan KPK bertindak proaktif dalam mengusut kasus ini.

Menurutnya, informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.

Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau masyarakat yang memiliki data dan informasi awal mengenai dugaan mark-up dalam proyek Whoosh agar segera menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat ditindaklanjuti.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

"Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," tambahnya.

Budi mengatakan, informasi yang beredar soal dugaan mark up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini masih bersifat awal.  

KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi dalam proses pengadaannya. 

"Sedangkan kalau soal kerugian keuangan negara itu kan mesti dihitung oleh auditor negara, bisa oleh BPK ataupun BPKP," sambungnya.