Proyek Whoosh Jadi Sorotan, Projo Bela Jokowi: Ini PSN, Bukan Suka-suka Presiden

TRIBUNPEKANBARU.COM - Wakil Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Freddy Alex Damanik, menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukanlah proyek pribadi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AKan teapi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menjelaskan, PSN mencakup berbagai pembangunan infrastruktur yang dirancang pada masa pemerintahan Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemudian mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Sebagai informasi, Jokowi meresmikan operasional Whoosh pada 2 Oktober 2023, bertepatan dengan periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden RI.

Namun, belakangan ini Whoosh menjadi perbincangan publik karena utang Whoosh mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS.

Kemudian, muncul juga dugaan adanya korupsi atau mark up dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengusutnya sejak awal 2025.

Menanggapi terkait polemik proyek Whoosh ini, Freddy mengatakan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut bukanlah proyek kecil, apalagi gaya-gayaan saja.

Freddy mengklaim bahwa analisis pihak-pihak yang menganggap Whoosh sebagai proyek pribadi Jokowi itu sangat ngawur.

Baca juga: KRONOLOGI Mantan Bupati Dharmasraya Digerebek Warga di Penginapan: Disebut LGBT, Calon Korban Teriak

Baca juga: 9 Tahun Pacaran Lalu Menikah dan Kini Cerai: Kisah Cinta Deddy Corbuzier dan Sabrina

"Kereta cepat Whoosh ini kan bukan proyek kecil ya, bukan proyek gaya-gayaan, Apalagi di dikatakan bahwa ini proyek personalnya Pak Jokowi, menurut saya sih ngawur," ucapnya dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews di program Overview, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Menurut Freddy, pihak-pihak yang menganggap demikian tidak paham mengenai konteks kebijakan jangka panjang.

"Jadi memang kalau orang tidak paham konteks kebijakan jangka panjang, ya analisanya pasti ngawur," paparnya.

Freddy lantas menegaskan bahwa Whoosh ini sejak awal sudah diputuskan sebagai PSN dan melibatkan eksekutif hingga legislatif dalam prosesnya.

"Ini proyek strategis nasional, secara formal ini melibatkan eksekutif, legislatif, ini diputus sebagai PSN. Jadi bukan suka-suka presiden," tegasnya.

Bahkan, kata Freddy, proyek Whoosh ini merupakan simbol keberanian politik untuk melakukan inovasi yang luar biasa.

Freddy pun mengatakan bahwa proyek Whoosh ini bukanlah beban negara, tetapi bukti bahwa mimpi besar Indonesia bisa diwujudkan tanpa membebani rakyat.

"Ini simbol keberanian secara politik ya. Simbol keberanian secara politik dan visi jauh ke depan ya, kita sebagai negara berkembang bisa loh melakukan inovasi yang lompatan yang luar biasa, modernitas yang begitu melompat," ujarnya.

"Jadi sekali lagi kereta cepat Whoosh ini bukan beban, tetapi bukti bahwa mimpi besar kita bisa wujudkan tanpa membebani rakyat. Saya yakin ini tanpa membebani rakyat," ucap Freddy.

Freddy juga menyampaikan bahwa proyek Whoosh ini merupakan prestasi luar biasa Jokowi.

"Saya sampaikan tetap ini menjadi karya monumental karya prestasi luar biasa dari Pak Jokowi," tuturnya.

Kendati demikian, jika memang nantinya ditemukan adanya korupsi di dalam proyek Whoosh tersebut, Freddy akan mendukung penuh KPK untuk menindak lebih lanjut.

"Saya sepakat, Projo sepakat kalau ditemukan korupsi situ, kalau ditemukan pelanggaran hukum, sikat sikat sampai habis," tegasnya.

Adapun, proyek pembangunan Whoosh dimulai pada 2016 dan pertama kali diuji coba gratis pada 2023. Meski diresmikan saat pemerintahan Jokowi, Whoosh pertama kali digagas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2011 silam. 

Kemudian, pada 2015, baru Jokowi melanjutkan rencana tersebut dan menjalin kerja sama dengan China untuk membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai konsorsium proyek tersebut.

Sementara terkait dengan polemik Whoosh ini, Jokowi dalam keterangan barunya menyatakan bahwa Whoosh dibangun untuk mengatasi persoalan kemacetan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. 

Sebab, Jokowi menilai masalah kemacetan di wilayah itu sudah kronis sehingga menyebabkan kerugian ekonomi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa perhitungan kerugian dalam proyek Whoosh sudah diprediksi sejak awal. 

Namun, Jokowi optimistis dalam lima hingga enam tahun mendatang, seiring meningkatnya jumlah penumpang dan peralihan dari kendaraan pribadi, kinerja finansial proyek Whoosh akan membaik.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Whoosh

Hingga saat ini, KPK diketahui masih terus mendalami dugaan korupsi proyek Whoosh dan fokus utama mereka adalah menelisik serta menemukan adanya peristiwa pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status perkara ini masih di tahap penyelidikan, di mana tim penyelidik berfokus untuk menelusuri konstruksi peristiwa secara utuh.

"Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu," kata Budi dalam keterangannya, Kamis.

Budi pun menjelaskan perbedaan tahap penyelidikan ini dengan tahap penyidikan. 

Menurutnya, penyelidikan adalah proses untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya terlebih dahulu, sebelum akhirnya naik ke penyidikan.

"Terkait dengan penyelidikan itu adalah tahapan untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Jadi ketika kemudian kita menemukan kecukupan alat bukti, maka kemudian untuk menetapkan tersangkanya di penyidikannya," jelas Budi.

Saat disinggung terkait dengan alat bukti, Budi meminta semua pihak agar menunggu hasil penyelidikan yang masih berlangsung.

"Ya ini kan masih berproses ya, jadi kita sama-sama tunggu," ujarnya.

Meski mengonfirmasi proses yang berjalan, Budi menolak membeberkan lebih jauh substansi apa yang sedang ditelisik, termasuk apakah fokusnya pada tahap perencanaan atau eksekusi pembangunan proyek.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujar Budi.

Mengenai pihak-pihak yang mungkin dipanggil nanti, Budi belum bisa memerinci siapa saja dan dari pihak mana saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Namun, kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan," kata Budi.

Di tengah proses hukum ini, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Whoosh karena penyelidikan tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbau Budi.

KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait dugaan korupsi ini untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.

Penyelidikan kasus Whoosh ini diketahui telah bergulir sejak awal tahun 2025, lalu sorotan publik menguat setelah mantan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara terbuka mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Mahfud kala itu membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS.