Sosok Anggota DPR RI yang Sebut Program MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Cukup Lulusan SMA

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pernyataan Cucun Ahmad Syamsurijal, soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu gelombang kritik.

Pria yang menjabat Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan ahli gizi tidak diperlukan dalam program tersebut dan bisa diganti oleh lulusan SMA yang diberi pelatihan singkat serta sertifikasi BSNP.

Dengan begitu, program MBG tidak lagi membutuhkan ahli gizi karena bisa diganti dengan anak-anak SMA cerdas yang telah dilatih dan bersertifikasi.

"Tidak perlu ahli gizi. Cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR,"  kata Cucun.

"Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP." lanjutnya.

Komentarnya itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial, memantik kemarahan publik hingga para tenaga gizi yang merasa profesinya diremehkan.

Sosok Cucun Achmad

Cucun Achmad Syamsurijal adalah Anggota DPR RI untuk ketiga kalinya dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu merupakan salah satu tokoh yang kembali terpilih dari partai dengan perolehan kursi terbanyak keempat di parlemen.

Lahir di Bandung pada 8 November 1972, Cucun telah lama berkecimpung dalam organisasi keagamaan dan politik.

Sebelum aktif di PKB, ia mengawali perjalanan organisasinya melalui Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Solokan sejak tahun 1998. Dari sinilah rekam jejaknya di dunia organisasi mulai terbangun.

Cucun pernah dipercaya sebagai Bendahara Umum Pengurus Cabang NU Kabupaten Bandung pada 2004–2009.

Karier organisasinya terus menanjak hingga ia ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) pada 2005–2010.

Di saat yang hampir bersamaan, Cucun juga aktif di internal PKB.

Ia menjabat Wakil Ketua Bendahara Umum DPC PKB Kabupaten Bandung pada periode 2005–2010 sebelum akhirnya dipilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bandung pada 2010–2015.

Dengan latar belakang pendidikan tinggi termasuk gelar doktor dari Universitas Padjadjaran Cucun terus menguatkan peran politiknya.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, ia juga dipercaya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PKB untuk masa kerja 2019–2024.

Di sisi pribadi, Cucun Achmad Syamsurijal merupakan suami dari Eneng Sumiati dan ayah dari empat orang anak. 

Baca juga: 4 Manfaat Penting Kalsium untuk Tumbuh Kembang Anak, Simak Daftar Makanan Tinggi Kalsium

• Pendidikan

Cucun Ahmad Syamsurijal menyelesaikan pendidikan formal dari SD Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sutam, Bandung pada 1979–1985.

Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Ciparay pada 1985–1988.

Setelah lulus SMP, Cucun memilih  untuk mondok di Tasikmalaya di pesantren K.H. M. Ilyas Ruhiat yang merupakan seorang deklarator PKB.

Di pondok, ia menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Cipasung pada 1991.

Kemudian ia melanjutkan kuliah Peradilan Agama di Instutut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya hingga meraih gelar sarjana tahun 1996.

Sejak tinggal di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Cucun fokus mengaji kitab-kitab salafi. Ia adalah seorang santri tulen.

Sejak muda Cucun telah aktif berorganisasi dan acapkali menjadi pimpinan di organisasi yang ia ikuti.

Selama di pesantren, ia terkadang ikut mempelajari mengenai manajemen kewirausahaan, sehingga sepulang dari pondok dengan dibantu ayah mertua ia dapat menjalankan aktivitas usaha di bidang tekstil hingga kini.

Tahun 2016, Cucun melanjutkan studi program pascasarjana bidang ilmu administrasi publik di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung hingga meraih gelar master pada 2018.

Di universitas yang sama, Cucun melanjutkan studi program doktor administrasi publik.

Gelar doktor resmi disandangnya pada 25 Januari 2023 usai mempertahankan disertasinya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan APBN dengan Menggunakan Kebijakan Automatic Stabilization dalam Menghadapi Krisis”. Cucun lulus dengan meraih predikat cumlaude dengan IPK 4,0.

Cucun Ahmad Syamsurijal menikah dengan Eneng Sumiati. Mereka dikaruniai empat orang anak.

• Karier

Cucun mulai terjun ke dunia politik saat ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tahun 2009, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bandung.

Jabatan Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung ia jalani hampir selama 10 tahun.

Sebelumnya, Cucun pernah aktif di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama(PCNU) Kabupaten Bandung sebagai Bendahara Umum periode 2004-2009, Pengurus Wilayah ketua LPNU Jawa Barat periode 2005–2010, dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

Perjalanan karier Cucun dari seorang santri lalu menjadi pengusaha, dan selanjutnya menjadi Anggota DPR RI dari PKB pada 2014. 

Awal periode 2014–2019 ia bertugas di Komisi IV DPR RI, lalu pada Mei 2016 ia dipindah ke Komisi V DPR RI yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Desa dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika.

Pada 2019, ia kembali dipindah ke Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Aktivitas lain yakni ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa periode 2015–2020.

Cucun dengan jabatan Direktur PT GSM dan Manager Marketing PT HS ini di PKB juga dipercaya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPP PKB masa jabatan 2019–2024.

Pada Pileg 2019 Cucun kembali terpilih menjadi wakil rakyat. Di dapil Jabar II PKB meraih 235.799 suara dan mengantar Cucun melanggang ke Senayan menjadi Anggota DPR RI 2019–2024.

Ia bertugas di Komisi III DPR RI yang menangani bidang hukum, HAM, dan keamanan. Cucun juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPR RI.

Awal Mula Cucun Sebut MBG Tak Perlu Ahli Gizi

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dengan lantang menyebut tidak membuntuhkan ahli gizi dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan bernada arogan tersebut disampaikan Politikus PKB tersebut saat berbicara dalam acara bertajuk Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Video yang merekam peristiwa itu sontak viral di media sosial dan menyulut kemarahan netizen.

Mulanya, ada seorang peserta yang memberikan solusi terkait kesulitan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari ahli gizi.

Disisi lain, permasalahan ini pun sempat disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana saat rapat bersama dengan Komisi IX DPR pada Rabu (12/11/2025) lalu.

Peserta itu pun lantas meminta jika memang nantinya pengawas di SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, maka ia ingin tidak digunakannya embel-embel orang terpilih tersebut sebagai ahli gizi.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi," ujarnya dikutip pada Senin (17/11/2025).

"Tetapi cukup sebagai posisi pengawas produksi dan kualitas atau QA (quality assurance) atau QC (quality control)," sambungnya.

Kemudian, peserta itu turut memberikan solusi lain di mana BGN bisa menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi di tiap SPPG.

"Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi," katanya.

Peserta itu juga mengingatkan jika nantinya BGN merekrut ahli gizi yang tidak berlatar belakang pendidikan gizi, maka makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dikhawatirkan tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.

Selain Persagi, peserta tersebut juga menyarankan BGN bisa turut menggandeng organisasi profesi lain yakni Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Belum selesai peserta tersebut berbicara, Cucun tiba-tiba memotongnya. 

Perdebatan antara Cucun dan peserta konsolidasi pun terjadi.

Menurut Cucun, peserta tersebut telah berbicara terlalu lama.

"Apakah boleh kasih solusi satu lagi?" kata peserta tersebut.

"Itu kan terkait profesi kamu. Cukup ya? Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan," jawab Cucun.

"Boleh satu lagi (memberikan solusi)?" timpal peserta itu lagi.

"Udah, udah cukup," jawab Cucun lagi.

Kemudian, peserta tersebut diminta untuk duduk oleh Cucun.

Cucun mengungkapkan peserta yang memberikan solusi bagi BGN itu sebagai sosok arogan.

Lantas, politikus PKB itu menyebut segala kebijakan termasuk soal perlu atau tidaknya ahli gizi dalam program MBG diputuskan olehnya selaku Wakil Ketua DPR.

"Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya," ujarnya.

Dia lantas menyebut bakal rapat dengan BGN untuk mengubah diksi ahli gizi dalam program MBG.

Cucun mengatakan diksi tersebut bakal diganti menjadi 'tenaga yang menangani gizi'.

Dengan perubahan tersebut, Cucun menegaskan BGN tidak perlu lagi merekrut ahli gizi untuk program MBG.

"Tidak perlu ahli gizi. Cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR," tuturnya.

Menurut Cucun, ahli gizi nantinya bisa diganti dengan orang yang lulusan SMA dan diberi pelatihan tiga bulan terkait gizi.

Dia menyebut mereka yang mengikuti pelatihan tersebut akan diberi sertifikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

"Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP."

"(Program MBG) tidak perlu kalian (ahli gizi) yang sombong seperti ini," ujarnya.

Hingga Minggu pagi pukul 08.30 WIB, video ini telah ditonton sebanyak 619 ribu kali, disukai 31.600 orang, dan dikomentari 1.563 kali.

Bahkan, akun TikTok Gerindra turut mengomentari pernyataan Cucun tersebut.

"Bahaya banget itu ngomongnya. Anggota DPR RI itu yang ngomong, bukan dari BGN," tulisnya.

Tribunnews.com telah menghubungi Cucun untuk meminta penjelasan terkait pernyataannya tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, dirinya belum memberikan respons.

Sudah Ada Regulasi Ahli Gizi Berasal dari Jurusan Non Gizi
Menurut perekam video yang juga turut menjadi peserta konsolidasi, Devi, regulasi ahli gizi dari jurusan lain untuk program MBG telah disampaikan oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam sebuah pertemuan daring.

Devi mengungkapkan adanya regulasi tersebut menimbulkan kemarahan dari para ahli gizi.

"Awalnya mulanya memang dua hari yang lalu pada saat (pertemuan via) Zoom, bapak Kepala Badan Gizi Nasional menjelaskan regulasi baru terkait perekrutan ahli gizi SPPG yang memperbolehkan dari jurusan lain selain jurusan gizi. Ini tentunya juga menimbulkan amarah untuk kami para ahli gizi," katanya kepada Tribunnews.com, Senin.

Bahkan, Devi mengatakan Wakil Ketua BGN, Sony Sanjaya, menyebut regulasi ini sudah mulai berjalan.

Menurutnya puncak kemarahan para ahli gizi adalah ketika adanya peserta yang bertanya dalam acara konsolidasi tersebut.

Di mana, peserta tersebut menegaskan ahli gizi bukanlah bentuk jabatan tetapi sebuah profesi yang dilindungi dalam sebuah undang-undang profesi.

"Puncaknya pada saat sesi tanya jawab, ada salah satu rekan sejawat kami, kebetulan beliau merupakan kakak tingkat yang satu almamater dengan saya menuturkan bahwa ahli gizi itu bukanlah sebuah jabatan melainkan sebuah profesi di mana sudah ada UU yang melindungi keprofesian kami," tegasnya.

Devi menyebut pihaknya mengaku kecewa tidak dibela oleh pejabat tinggi BGN yang turut hadir dalam acara tersebut saat Cucun mengatakan bahwa ahli gizi tidak penting untuk MBG.

Ia mengatakan pejabat BGN yang hadir yakni dua Wakil Kepala BGN yaitu Nanik S Deyang dan Sony Sanjaya.

"Itu (tidak ada pembelaan dari pejabat BGN) yang membuat kami merasa lebih kecewa. Walaupu yang menuturkan bukan secara langsung pejabat tinggi BGN, tetapi dengan hadirnya pejabat tinggi BGN dan tidak melakukan pembelaan terhadap kami, tidak menginterupsi ataupun menuturkan pernyataan yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap statement tersebut, membuat kami semakin merasa kecewa," bebernya.

Devi ingin agar tidak ada lagi pernyataan seperti yang disampaikan oleh Cucun yang menurutnya telah 'mengacak-acak' profesi ahli gizi.

Dia mengatakan sebetulnya jauh sebelum MBG dilaksanakan, pihaknya ingin agar guru-guru besar di bidang gizi serta organisasi profesi dilibatkan dalam pembuatan regulasi.

Selain itu, dia juga menyebut perlunya payung hukum yang melindungi secara khusus terhadap ahli gizi yang bekerja di SPPG.

Lebih lanjut, Devi menjelaskan sebenarnya banyak di Indonesia ini yang berprofesi sebagai ahli gizi. Sehingga, demi menyukseskan program MBG, maka mereka bisa direkrut. 

Namun, menurutnya, banyak ahli gizi yang masih bimbang untuk terlibat dalam MBG karena minimnya perlindungan hukum.

"Ahli gizi itu tidak langka, mereka banyak. Jauh adri sebelum program ini dicanangkan pun, universitas yang terdapat jurusan gizi di dalamnya tidak sedikit."

"Tapi mereka bingung, mereka bimbang karena regulasi dan perlindungan hukum untuk kami belum jelas. BGN harusnya mencari tahu kenapa ahli gizi banyak yang belum mau menjadi bagian dari SPPG, bukan malah mengeluarkan regulasi baru yang seakan-akan seperti mengacak-acak profesi kami," pungkasnya.

( Tribunpekanbaru.com / Bangkapos )