Soal Utang Whoosh, Danantara Kabulkan Permintaan Menkeu Purbaya soal Kunjungan ke China

Ringkasan Berita:

• Beberapa waktu lalu, Purbaya mengaku ingin dilibatkan dalam proses negosiasi utang Whoosh dengan China.
•  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi selama proses pembangunan proyek Whoosh.

TRIBUNPEKANBARU.COM - Danantara mengabulkan permintaan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal tersebut terkait proses negosiasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan pihak China.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa Purbaya akan dibawa serta ke China untuk mengikuti langsung proses pembahasan utang Whoosh tersebut.

"Iya dong (ikut ke China), Pak Purbaya kan Menkeu. Dia tentu akan masuk di sana (tim negosiasi)," ungkap Pandu, Rabu (19/11/2025), dilansir Kompas.com.

Meski demikian, belum diketahui pasti kapan tim negosiasi, termasuk Purbaya, akan terbang ke China.

Beberapa waktu lalu, Purbaya mengaku ingin dilibatkan dalam proses negosiasi utang Whoosh dengan China.

Ia ingin mengetahui, bagaimana detail mekanisme pembayaran utang Whoosh.

"Mungkin (pemerintah) Indonesia akan mengirim tim ke China lagi untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya."

"Saya minta, kalau itu (negosiasi dengan China), saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti," tutur Purbaya, dikutip Tribunnews.com dari KompasTV, Selasa (11/11/2025).

Baca juga: Polisi Beber Kondisi Dosen Untag 2 Hari Sebelum Tewas di Hotel, Sebut Catatan Medis Ekstrem

Baca juga: Sosok AKBP P, Polisi di KK Dosen Untag yang Tewas di Hotel, Punya Jabatan di Polda Jateng

Akan Ikuti Arahan Presiden

Purbaya Yudhi Sadewa sendiri memastikan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto soal pembayaran utang Whoosh.

Meski demikian, sembari bercanda, Purbaya mengaku enggan membayar utang tersebut.

Namun, kata dia, ada kebijakan yang harus diikuti.

"Kalau saya mending nggak bayar. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas presiden," kata Purbaya, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan pemerintah akan cenderung mengambil porsi pendanaan pada sektor infrastruktur.

Sementara, kata dia, pengadaan rolling stock atau sarana operasional akan ditanggung oleh pihak Danantara.

"Mereka yang nanggung. Cuma saya belum mendapatkan atau kita belum sampai kesimpulan titik terakhir seperti apa," ucap dia.

Meski begitu, Purbaya memastikan skema pembagian peran dengan Danantara tidak akan merugikan negara.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat."

"Tapi, kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi ini prosesnya masih berjalan," pungkasnya.

Masalah di Proyek Whoosh

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi selama proses pembangunan proyek Whoosh.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan yang menjadi fokus penyelidikan saat ini adalah menelurusi alur pengadaan lahan yang bermasalah.

KPK mengungkapkan ada oknum yang menjual tanah negara kepada negara, dalam proses pengadaan lahan proyek Whoosh.

Budi menyebut, modus yang tengah didalami penyidik adalah negara dipaksa membeli lahan yang sebenarnya sudah tercatat sebagai aset negara.

"Jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan," ungkap Budi, Senin (17/11/2025).

"Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara."

"Modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian-pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu," jelasnya.

Selain tanah negara yang dijual, KPK juga menelusuri dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam proses pembebasan lahan.

Lebih lanjut, Budi mengatakan sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan lahan telah dimintai keterangan.

"Sudah lumayan ya, yang diminta keterangan sudah cukup banyak dan ini masih terus dilakukan," ujar Budi.

Namun, KPK belum merinci siapa saja pihak yang dipanggil, baik dari instansi pemerintah, perusahaan, maupun pengembang di sekitar stasiun.

"Karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, diminta keterangan."

"Tapi tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui ataupun berkaitan dengan proses-proses pengadaan lahan," pungkasnya.