Prabowo Akan Gunakan Uang Rampasan dari Koruptor? KPK Angkat Bicara

Ringkasan Berita:

• Tak hanya untuk LPDP, terbaru Prabowo mengatakan, bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh
• KPK saat ini terus berupaya memulihkan keuangan negara dari setiap penanganan perkara melalui penyitaan sejumlah aset 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berencana memanfaatkan uang rampasan dari para koruptor untuk kepentingan nasional.

Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar bagi seluruh sekolah di Indonesia.

“KPK mendukung penuh komitmen Presiden untuk mengoptimalkan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara) karena memang salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), dikutip dari Antaranews.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, KPK saat ini terus berupaya memulihkan keuangan negara dari setiap penanganan perkara melalui penyitaan sejumlah aset pada tahap awal penyidikan.

“Tentunya penyitaan aset itu tidak hanya untuk kebutuhan proses pembuktian, tetapi sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk asset recovery nantinya,” ujarnya.

Kemudian, penyitaan aset tersebut nantinya dapat berlanjut pada tahap lelang jika perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

"Dari hasil lelang itu lah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Budi.

Baca juga: Ketika Polri Akui Rapor Merah Sendiri: Under Perform, Respons Lambat Dibanding Damkar

Baca juga: Kematian Dosen Untag Semarang di Hotel Diklaim Sakit, Tapi Telanjang dan Kelamin Berdarah

Prabowo Bakal Pakai untuk LPDP, Bayar Utang Whoosh, dan Smartboard

Sebelumnya, pada 17 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengejar para koruptor di Indonesia, dan menggunakan uang mereka untuk menunjang kebutuhan fasilitas pendidikan di tanah air, seperti papan interaktif pintar.

“Semua uang-uang koruptor kami kejar. Nanti maling-maling kami akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar," kata Prabowo.

Kemudian, Kepala Negara juga sempat memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian uang Rp 13 triliun yang sebelumnya diserahkan Kejaksaan Agung, untuk investasi beasiswa LPDP.

"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan.

 Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.

Sebelumnya, Kejagung menyerahkan uang sebesar Rp 13 triliun kepada negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjabarkan bahwa uang itu berasal dari kasus korupsi CPO.

Tak hanya untuk LPDP, terbaru Prabowo mengatakan, bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan uang hasil rampasan koruptor.