FAKTA-FAKTA Polemik PBNU: Isu Pemakzulan Gus Yahya, Dituduh Pro Zionis Israel

Ringkasan Berita:

• Gus Yahya sudah meminta maaf kepada civitas UI karena mengundang Peter Berkowitz pada akhir Agustus 2025 dan mengaku khilaf
• Said menuturkan, seluruh kiai dan alim ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU tetap berjalan hingga akhir masa jabatan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Situasi internal PBNU kembali memanas.

Hal ini menyusul merebaknya isu pemakzulan terhadap Ketua Umum, Gus Yahya Cholil Staquf.

Kontroversi ini berawal dari undangan kepada Peter Berkowitz, figur yang kerap dikaitkan dengan sikap pro-Israel untuk hadir di Universitas Indonesia.

Langkah tersebut memicu tudingan bahwa Gus Yahya memiliki kedekatan dengan agenda Zionisme.

Menghadapi tekanan serta kritik yang muncul, Gus Yahya menegaskan bahwa semua langkahnya justru ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu langsung dengan Benjamin Netanyahu dalam rangka upaya diplomasi.

Saat ini, Gus Yahya memegang dua posisi sekaligus: Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) dan Ketua Umum PBNU.

Baca juga: Alvaro Ditemukan Jadi Kerangka, Ayah Tiri Ditangkap tetapi Akhiri Hidup Sendiri di Rutan

Baca juga: Sosok MA Siswa SD yang Tewas Diduga Korban Bullying, Dikenal Baik dan Ramah

Petisi untuk Copot Gus Yahya dari Ketua MWA UI

Pada September 2025, muncul petisi Gus Yahya untuk dicopot dari posisi Ketua MWA UI buntut kehadiran akademisi Amerika Serikat (AS) pro-Israel atau Zionis, Peter Berkowitz, dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) UI pada 23 Agustus 2025.

Selain itu, Peter Berkowitz juga diundang sebagai pemateri dakan acara Akademi Kepemimpinan Nasional yang digelar PBNU tanggal 15 Agustus 2025

Adapun petisi tersebut dibuat oleh Komunitas UI Student for Justice in Palestine lewat situs change.org pada 12 September 2025 dan telah ditandatangani oleh ribuan orang.

Saat itu, Gus Yahya disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hadirnya Peter Berkowitz.

Sejatinya, Gus Yahya sudah meminta maaf kepada civitas UI karena mengundang Peter Berkowitz pada akhir Agustus 2025 dan mengaku khilaf karena tidak mencermati latar belakangnya terlebih dahulu.

Selain itu, tokoh agama kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 16 Februari 1966 tersebut menyatakan PBNU tidak pernah mengubah sikap dalam mendukung perjuangan Palestina sekaligus mendukung segala upaya dalam menghentikan genosida.

Namun, dalam petisi Komunitas UI Student for Justice in Palestine, permintaan maaf dinilai tidak cukup.

"Setelah dilacak lebih lanjut melalui liputan media Tempo pada 31 Agustus 2025, dikonfirmasi bahwa Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengundangan Berkowitz," bunyi petisi tersebut.

“Konsekuensinya tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf,” demikian salah satu butir dalam petisi.

Diketahui, petisi desakan ini muncul hanya hampir 1,5 tahun setelah Gus Yahya ditunjuk sebagai Ketua MWA UI.

Gus Yahya sendiri terpilih sebagai Ketua MWA UI Periode 2024-2029 pada Rabu, 24 April 2024.

Bantah pemakzulan

Katib Aam PBNU, KH Akhmad Said Asrori, menegaskan tidak ada proses pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Hal tersebut ia sampaikan seusai silaturahmi para kiai dan alim ulama di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," kata Said dalam jumpa pers. 

Said menuturkan, seluruh kiai dan alim ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU tetap berjalan hingga akhir masa jabatan. 

"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi," ujarnya. 

Said mengajak seluruh pihak di lingkungan PBNU untuk menjaga kekhidmatan organisasi dengan memperbanyak tafakur dan mujahadah.

Upaya itu, menurut dia, penting demi kebaikan bersama, termasuk bagi warga NU dan masyarakat Indonesia.

"Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok," tegasnya. 

Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa tidak ada bentuk paksaan pengunduran diri kepada siapa pun dalam jajaran PBNU.

"Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang," ungkap Said.

Pernah Bertemu Netanyahu

Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, mengaku pernah bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Meski begitu, Gus Yahya membantah punya kedekatan khusus dengan Israel yang menjadi salah satu poin risalah rapat harian syuriah PBNU untuk memakzulkan dirinya.

"Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum tahun 2018," ujar Gus Yahya di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11/2025).

Menurutnya, anggota NU telah mengetahui bahwa dirinya pergi ke Israel pada tahun 2018.

Hal itu juga tak menjadi masalah karena mayoritas pengurus NU memilihnya sebagai Ketua Umum pada Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung 2021 lalu

"Tapi, tahun 2021 muktamar cabang-cabang dan PWNU memilih saya, mereka sudah tahu saya ke Israel dan bertemu Netanyahu. Mereka memilih saya," ucapnya.

Ia menyebut, pengurus NU tetap memilih dirinya karena mereka tahu bahwa kedatangannya ke Israel demi membela Palestina.

"Kenapa? Karena mereka tahu, sampeyan (Anda) bisa melihat juga di berbagai unggahan internet."

"Apa yang saya lakukan di Yerusalem di Israel pada waktu itu, bahwa saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, saya datang ke sini demi Palestina," tuturnya.

Jangan Lagi Ada Fitnah

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan polemik yang saat ini mengemuka di tubuh organisasi yang dipimpinnya tidak bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan politik. 

Menurut Gus Yahya, sapaannya, hingga saat ini belum ada bukti yang jelas mengenai adanya aktor atau tujuan politik di balik dinamika tersebut.

“Unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa? Ini semuanya tidak jelas,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.

Dia pun menilai, setiap dinamika yang melibatkan perbedaan pandangan biasanya selalu ditarik ke ranah politik. 

Namun dalam kasus ini, Gus Yahya memastikan belum ada hal yang dapat dibuktikan secara konkret.

“Hari ini kita belum bisa lihat apa-apa,” tegasnya.

Gus Yahya menekankan bahwa persoalan yang muncul lebih didorong oleh perbedaan pendapat dan persepsi, serta beredarnya informasi yang belum diklarifikasi secara menyeluruh.

“Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah. Maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa fitnah merupakan bentuk ketidakadilan yang dampaknya sangat berat bagi pihak yang menjadi korban. 

Gus Yahya pun meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran rumor dan prasangka yang tidak berdasar.

“Rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka harus dihentikan, bukan dihembuskan atau dikultus-kultuskan,” pungkas Gus Yahya.

3 Hari Waktu Melepas Jabatan

Sebagai informasi, isu pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menjadi perbincangan.

Beredar dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dalam risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyebutkan, KH Yahya Stquf atau Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya. 

"Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rai Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU," bunyi risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Jumat, 21 November 2025.

Rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah itu berlangsung selama tiga jam dan menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait dinamika internal organisasi. 

Salah satu sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional.