Pemerintah dan PLN Belum Putuskan Status Kepemilikan Kawasan Candi Muara Takus untuk Penataan

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah merencanakan penataan kawasan Candi Muara Takus yang berlokasi di Kecamatan XIII Koto Kampar. Rencana itu masih berhadapan dengan status kepemilikan.

Penataan direncanakan mencakup sekitar 136 hektare. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kampar memperkirakan seluas lebih kurang 40 ha di antaranya, masuk kawasan Waduk PLTA Koto Panjang milik PLN.

Selain itu, peta Kementerian Kehutanan menunjukkan lokasi candi berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal mengakui belum adanya keputusan ihwal status kepemilikan lahan. Menurut dia, belum ada hasil komunikasi dengan PLN.

"Belum. Kami mau rapat tim dulu. Nunggu waktu pimpinan," katanya kepada Tribunpekanbaru.com.

Sementara itu, Manajer Administrasi PLN Nusantara Power Pekanbaru, Eko Karmayanto tak dapat menjawab pertanyaan soal tanggapan terhadap rencana penataan candi dalam areal cakupan waduk. 

"Terkait aset tanah ini pengelolaannya ada di PLN Holding," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (15/9/2025).

Menurut dia, PLN Nusantara Power sebagai sub-holding tidak memiliki kewenangan terhadap lahan di Candi Muara Takus. Ia mengatakan, PLN memang pernah mengikuti rapat di Rumah Dinas Bupati Kampar pada 3 September 2025 lalu.

Rapat itu dihadiri PLN Holding yang diwakili PLN Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau (UID RKR). "Informasinya sudah dibentuk pokja (kelompok kerja) terkait aset lahan tersebut," ujarnya.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)