Pasca Abdul Wahid Tersangka, Seleksi Pejabat Eselon 2 Pemprov Riau Tetap Jalan Sesuai Jadwal

Ringkasan Berita:

• Meski ada pergantian pucuk pimpinan, Pemprov Riau menegaskan proses seleksi terbuka 20 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tetap sesuai jadwal.
• Tahapan uji kompetensi bidang (penulisan makalah, presentasi, wawancara) dijadwalkan berlangsung 10–11 November 2025.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka, roda pemerintahan beralih ke tangan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur. 

Pergantian pucuk pimpinan ini di tengah dinamika politik daerah sempat menimbulkan pertanyaan, terutama terkait kelanjutan proses seleksi terbuka atau asesmen pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Namun, Pemprov Riau memastikan proses seleksi tetap berjalan sesuai jadwal. Tidak ada penundaan, apalagi pembatalan. Pemerintahan ditegaskan tetap berjalan normal.

“Semuanya tetap on schedule. Seleksi ini bukan hanya kebutuhan organisasi, tapi juga bagian dari memastikan kinerja dan pelayanan publik tidak terhenti,” demikian disampaikan Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, Minggu (9/11/2025).

Jadwal Assesment

Saat ini, seleksi terbuka 20 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tersebut sudah memasuki tahapan pengumuman hasil uji kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Tahapan selanjutnya adalah uji kompetensi bidang, yang meliputi penulisan makalah, presentasi, dan wawancara.

Baca juga: Tak Hanya Plt Dinas PUPR, SF Hariyanto Juga Tunjuk Plt 10 Kepala OPD di Pemprov Riau

Baca juga: Nasib 21 Peserta Seleksi Jabatan Eselon II Pemprov Riau yang Tidak Hadir Saat Uji Kompetensi

Untuk penulisan makalah, pelaksanaan dijadwalkan berlangsung dua hari, yaitu 10–11 November 2025, di UPT Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Kota Pekanbaru.

Syahrial Abdi menegaskan, calon pejabat eselon II yang terpilih nantinya bukan sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus memiliki kapasitas memimpin organisasi dan mampu melakukan percepatan kinerja.

“Kepala OPD eselon II yang 20 orang ke depan ini harus mampu melakukan konsolidasi ke dalam untuk menggerakkan APBD-nya. Kemudian mengejar keluar 17 program strategis nasional,” ujarnya.

Ia menekankan, konsolidasi internal sangat penting agar program daerah berjalan efektif. Sementara kemampuan eksternal dibutuhkan untuk sinkronisasi kebijakan pusat, terutama dalam mendorong realisasi proyek strategis nasional di Riau.

"Pemprov Riau memastikan stabilitas birokrasi tetap terjaga dan agenda reformasi manajemen ASN tetap berlanjut. Pemerintahan tetap berjalan seperti biasa dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas," katanya.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)