Tak Hanya Plt Dinas PUPR, SF Hariyanto Juga Tunjuk Plt 10 Kepala OPD di Pemprov Riau

Ringkasan Berita:

• Pasca OTT KPK yang menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pejabat sebagai tersangka, Plt Gubernur SF Hariyanto menunjuk Thomas Larfo Dimeira sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau.
• Selain Dinas PUPR, beberapa posisi kepala OPD lain di lingkungan Pemprov Riau juga mengalami pergantian pejabat sementara (Plt).

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tidak hanya menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto juga menunjuk Plt baru untuk beberapa kepala OPD di Pemprov Riau.

Diketahui Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M. Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M Nursalam ditetakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya sudah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Thomas Larfo Dimeira, sebagai Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Jum'at (7/11/2025).

Penunjukan Thomas ini diharapkan dapat memastikan berbagai program pembangunan infrastruktur di Riau tetap berjalan tanpa hambatan, meski dinas terkait tengah dilanda persoalan hukum serius.

Selain Dinas PUPR, beberapa posisi Plt kepala OPD lainnya juga mengalami pergantian. 

Baca juga: Dewan Riau Sambut Gerak Cepat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Setelah Abdul Wahid jadi Tersangka  

Baca juga: Jawaban SF Hariyanto Jarang Tampil ke Publik Bareng Abdul Wahid Sejak Dilantik, Isu Tak Akur Mencuat

Di antaranya:

1. Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Riau, dari Zulkifli Syukur digantikan Jenri Salmon Ginting (Staf Ahli Gubernur Riau).
2. Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ), dari Thomas Larfo Dimeira digantikan Gunawan Agus Riyanto (Kabid ULP BPJ Setdaprov Riau).
3. Plt Kepala Biro Umum, dari Ade Syahputra digantikan Herman (Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Riau).
4. Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan, dari Dody Saputra Dinata digantikan Andreas Ilahargon (Kabag Dokumentasi dan Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan).
5. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dari Zul Anshari digantikan Indra (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau).
6. Plt Kepala Dinas Kesehatan, dari Widodo digantikan Heri Permana (Sekretaris Dinas Kesehatan Riau).
7. Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dari Wiwik Suryani digantikan Dr. Roni Bowo Lekson (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Riau).
8. Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dari Salman digantikan Wiwik Puji Rahayu (Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan).
9. Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari Ismon Diando Simatupang digantikan Sakinah (Sekretaris Dinas ESDM).
10. Plt Kepala Dinas Pariwisata, dari Roni Rakhmat digantikan Ade Yudistira (Sekretaris Dinas Pariwisata).

SF Hariyanto Beri Peringatan, Siap Copot Kadis yang Fasilitasi Pihak Ketiga

Saat memberikan keterangan pers di ruang pertemuan Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025 ), ia dengan tegas mengatakan bahwa seluruh kepala OPD harus berani mengambil sikap.

Kehadiran SF Hariyanto saat itu adalah penampilan perdana pasca peristiwa Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Riau.

OTT KPK menjerat Gubernur Abdul Wahid yang kini jadi tersangka dan ditahan di Jakarta.

Tak lama berselang, SF Hariyanto menerima radiogram dari Kemendagri yang memintanya untuk mengisi kekosongan jabatan gubenur untuk memastikan roda pemerintahan berjalan normal. 

SF Hariyanto menyebutkan, roda pemerintahan harus berjalan maksimal.

Dan ia siap mencopot kepada dinas yang memfasilitasi pihak-pihak ketiga. 

"Tidak ada yang namanya Tim A, Tim B atau Tim C. Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran harus tegas. Jangan mau ditakut-takuti oleh pihak ketiga. Jika itu terjadi maka siap-siap saya akan copot," ungkapnya saat memberikan keterangan pers di  ruang pertemuan Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025 ).

Ketegasan SF Hariyanto tersebut ia sampaikan terkait dengan pertanggungjawaban oleh kepala dinas atas anggaran yang mereka gunakan.