APBD Riau 2026 Diprediksi Menyusut Signifikan, Hanya Tersisa Rp8,2 Triliun

Ringkasan Berita:

• Diprediksi hanya Rp8,2 triliun, turun dari Rp9,2 triliun pada 2025.
• Pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp1,2 triliun dan menurunnya pajak kendaraan bermotor.
• Belanja wajib untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap disesuaikan, dengan belanja pegawai maksimal 30 persen.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Banggar DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mulai membahas APBD Riau 2026.

Diprediksi, ABPD Riau 2026 akan mengalami penyusutan yang signifikan dari sebelumnya.

Jika sebelumnya masih mencapai Rp9 triliun lebih, namun di APBD Riau 2026 hanya Rp8,2 triliun karena terjadi pengurangan pendapatan.

Pengurangan pendapatan ini bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah pusat yang nilainya mencapai Rp1,2 triliun.

Kemudian berkurangnya pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah.

Baca juga: Disahkan Rp 9,2 Triliun, Besok Draf APBD Riau 2025 Diserahkan ke Mendagri untuk Dievaluasi

Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi mengatakan dengan pengurangan pendapatan tersebut maka dapat dipastikan APBD Riau hanya Rp8,2 triliun.

"Tentunya akan mengalami penurunan untuk belanja, jika terjadi penurunan pendapatan," ujarnya.

Sesuai Mandatory untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur akan disesuaikan, termasuk anggaran belanja pegawai yang hanya dibenarkan 30 persen.

"Sesuai disampaikan menteri keuangan Purbaya itu Riau dipotong 1,2 triliun, ini yang mempengaruhinya, makanya dilakukan lagi efisiensi anggaran," ujarnya.

Karena harus diseimbangkan antara pendapatan dengan rencana belanja, sehingga pada tahun 2026 juga masih diprediksi tidak bisa berbuat banyak dengan situasi APBD Riau yang masih terbatas tersebut.

Sebagai informasi, APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2025 sebesar Rp 9,2 triliun lebih.

Jumlah itu disahkan lewat paripurna DPRD Riau  pada Sabtu (30/11/2024) malam.

Data Terkait APBD Riau 2026

Berikut data APBD Riau 2026:

• APBD Riau 2026 diprediksi Rp 8,2 triliun, turun dari Rp 9,2 triliun pada 2025.
• Sumber penurunan:
  • Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat berkurang Rp 1,2 triliun.
  • Pajak kendaraan bermotor menurun.
• Dampaknya belanja daerah ikut turun, dilakukan efisiensi anggaran.
  • Belanja pegawai: Dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD.
  • Keterangan DPRD Riau: Efisiensi diperlukan karena pendapatan berkurang, ruang fiskal terbatas untuk program tambahan.
• Prioritas anggaran: Tetap diarahkan ke kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (mandatory spending).

(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)