Perusakan Segel KPK di Rumah Dinas Gubri, Pengamat Hukum: Dikategorikan Sebagai Kejahatan

 TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tiga pramusaji diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan perusakan segel KPK di rumah dinas Gubernur Riau.

Advokat Peradi Pekanbaru, Dedy Felandry, SH., LL.M sekaligus Dosen Fakultas Hukum Unilak. Pengamat sosial, hukum, dan ekonomi mengatakan pemanggilan pramusaji tersebut relevan karena sebagai pekerja rumah dinas, pramusaji diduga mengetahui aktivitas sehari‑hari di lokasi tersebut.

Konsekuensi merusak segel yang dipasang oleh aparat negara dapat diancam tindak pidana Pasal 232 Ayat (1) KUHPidana.

Sanksi ancaman hukumannya yaitu pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

Sanksi ini berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja merusak, membuang, atau menggagalkan penyegelan yang dilakukan oleh penguasa umum yang berwenang.

Perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan, karena sangat dapat dipastikan bahwa pelaku mempunyai niat jahat untuk melakukan pengrusakan tersebut.

Kemudian merangsek masuk secara diam-diam, atau sudah bekerja sama dengan oknum penjaga.

Sifat perbuatannya adalah kejahatan yang merusak barang milik orang lain, dalam hal ini adalah barang negara atau badan publik yang berwenang.

Dalam hukum pidana niat pelaku itu penting untuk dibuktikan, sering disebut para pakar hukum pidana sebagai mensrea.

Hukum pidana itu melacak kebenaran materil sesuai dengan bukti-bukti yang diatur dalam hukum acara pidana.

Hukum acara pidana artinya prosedur bagaimana cara menegakkan hukum pidana.

Pengrusakan segel tersebut juga dapat diancam pidana menghalangi penyidikan (obstruction of justice).

Adalah tindakan pidana yang bertujuan menggagalkan proses hukum seperti menyembunyikan pelaku, menghilangkan barang bukti, atau memberikan pertolongan dengan maksud pelaku lolos dari pemeriksaan.

Tindakan ini diatur dalam Pasal 221 KUHPidana.

Pelaku dapat diancam dengan hukuman paling lama 4 tahun atas perbuatannya tersebut.

Langkahnya dugaan perbuatan pidana diadukan ke Polisi. Bisa ke Polsek, ke Polres, ke Polda, atau ke Mabes Polri.

Tinggal disesuaikan saja dengan locus delictinya (lokasi perbuatannya).

Dalam hal membuat aduan ke polisi, haruslah melengkapi dengan minimal dua alat bukti.

Adapun alat bukti dalan hukum acara pidana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat atau dokumen
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dalam konteks perkara dugaan pengrusakan segel di sejumlah ruangan di rumah dinas tersebut, KPK dapat memeriksa juru saji dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengrusakan segel tersebut.

Tentunya harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang disebutkan di atas, barulah kemudian bukti-bukti tersebut dianalis sehingga dapat mendukung dugaan pengrusankan tersebut.

Hukum haruslah sesuai tegak lurus dengan bukti-bukti yang ada.

Dengan demikian penegakan hukum akan kembali dipercaya masyarakat jika aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya.

(Tribunpekanbaru.com/Theo Rizky)