Sampah Berserakan, Kinerja DLH Dikritik Keras DPRD Kuansing

Fakta ini menjadi tamparan keras bagi pengelolaan kebersihan daerah.

“KLH telah umumkan hasil penilaian tahun 2025 pada Februari 2026 lalu, Kuansing tidak masuk daftar,” ujar Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuansing, Delis Martoni.

Kegagalan ini bukan tanpa sebab. Di lapangan, kondisi Telukkuantan memperlihatkan realita yang kontras dengan predikat kota bersih.

Sampah terlihat menumpuk di berbagai titik strategis kota.

Baca juga: Gagas Retribusi Sawit Rp 20/Kg, Bupati Kuansing Ajak Kepala Daerah Penghasil Kompak Bergerak

Mulai dari Jalan Proklamasi di depan Pasar Modern hingga kawasan Lapangan Limuno, tumpukan sampah menjadi pemandangan yang sulit dihindari.

Bahkan, tong-tong sampah di pinggir jalan tak lagi mampu menampung volume yang terus meningkat.

Situasi ini memperkuat penilaian bahwa Telukkuantan belum mampu memenuhi indikator utama Adipura, terutama dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.

Di sisi lain, DLH Kuansing mengakui keterbatasan menjadi hambatan utama.

Jumlah petugas kebersihan yang hanya 201 orang, termasuk sopir, dinilai belum sebanding dengan beban kerja di lapangan.

Armada pengangkut sampah pun jauh dari ideal. Saat ini hanya tersedia enam dump truk, delapan kendaraan roda tiga, dan satu unit pikap untuk melayani seluruh wilayah.

Padahal, produksi sampah di Telukkuantan mencapai sekitar 30 ton per hari.

Ketimpangan antara volume sampah dan fasilitas pengangkutan membuat penanganan tidak maksimal.

Persoalan anggaran turut memperparah keadaan. Dalam setahun, DLH hanya mengelola sekitar Rp10 miliar, angka yang jauh di bawah standar ideal yang direkomendasikan KLH.

“Kalau APBD kita sekitar Rp1,4 triliun, seharusnya pengelolaan sampah bisa mencapai Rp40 miliar. Tapi kita belum sanggup,” kata Delis.

( Tribunpekanbaru.com / Guruh BW )