Sampah Berserakan, Kinerja DLH Dikritik Keras DPRD Kuansing

TRIBUNPEKANBARU.COM, KUANSING – Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menuai kritik keras dalam Rapat Paripurna DPRD Kuansing yang digelar pada Selasa (14/04/2026) siang.

Persoalan penanganan sampah menjadi isu dominan yang disorot hampir seluruh fraksi, mulai dari Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN hingga Golkar.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD tersebut, mayoritas anggota dewan menilai DLH belum menunjukkan kinerja maksimal dalam mengatasi persoalan sampah yang kian memprihatinkan.

Tumpukan sampah yang tidak tertangani dinilai merusak estetika kota serta mencerminkan lemahnya manajemen dan pengawasan.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hardiamon, menegaskan kondisi tersebut tidak bisa lagi ditoleransi.

Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga menyangkut citra daerah dan kesehatan masyarakat.

“Kondisi ini bukan sekadar persoalan kebersihan, tapi sudah menyangkut wajah daerah. Jika tidak ditangani serius, akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan citra Kuansing secara keseluruhan,” tegasnya.

Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DLH, mulai dari sistem pengangkutan, pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga pola kerja petugas di lapangan.

Selain itu, dewan juga mengusulkan langkah konkret seperti penataan sistem pengelolaan sampah berbasis zonasi, peningkatan armada pengangkut, penguatan pengawasan, serta edukasi masyarakat.

"Harus ada upaya nyata DLH dalam mengatasi persoalan ini," ujarnya.

Akibat sampah yang tak terkendaki, Kabupaten Kuansing harus menelan pil pahit karena gagal meraih Piala Adipura tahun 2025.

Penghargaan bergengsi di bidang kebersihan itu lepas, menandai kemunduran serius wajah Kota Telukkuantan.

Padahal, Kuansing sempat mencicipi manisnya Adipura pada 2017 dan kembali meraihnya pada 2023.

Namun kini, prestasi itu seolah tinggal kenangan, tergantikan dengan kondisi kota yang dinilai jauh dari standar kebersihan nasional.

Pengumuman resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Februari 2026 memastikan Kuansing tidak masuk dalam daftar penerima.