Menghapus Sekat dalam Layanan Haji

Laporan Belli Nasution dan Suyanto

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pengelolaan ibadah haji yang kini berada di bawah kendali penuh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi jemaah haji asal Pekanbaru pada musim haji 2026. Kebijakan ini menjadi sebuah "ujian besar" bagi otoritas baru tersebut, terutama dalam memastikan kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan banyak sisi positif, khususnya dari aspek teknis pelayanan. Terlihat adanya peningkatan dalam proses keberangkatan hingga pelayanan setibanya di Tanah Suci yang dinilai cukup tertata dan berjalan lancar.

Proses keberangkatan jemaah dari Pekanbaru berlangsung cukup baik, dimulai dari pengumpulan di kawasan Purna MTQ Jalan Sudirman, hingga perjalanan menuju Batam sebagai embarkasi antara. Seluruh tahapan tersebut dinilai berjalan dengan koordinasi yang cukup rapi dan memudahkan jemaah dalam mengikuti alur perjalanan.

Setibanya di Madinah, pelayanan juga dinilai memuaskan. Para petugas haji menyambut jemaah dengan maksimal, termasuk dalam mengarahkan hingga ke hotel masing-masing. Hal ini memberikan kesan positif bagi jemaah yang menjalani rangkaian ibadah di awal kedatangan.

Namun demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait penanganan barang bawaan jemaah. Banyak koper jemaah yang mengalami kerusakan, seperti patahnya tuas dan rusaknya roda, terutama saat tiba di Bandara Madinah.

Selain itu, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya penyatuan jemaah dalam satu sistem komando. Masih terlihat adanya dominasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang seharusnya tidak lagi muncul setelah jemaah resmi diberangkatkan.

Peran KBIHU seharusnya sudah selesai saat proses keberangkatan di tanah air. Namun pada praktiknya, simbol-simbol kelompok masih dibawa hingga di Tanah Suci, sehingga menimbulkan kesan eksklusivitas di antara jemaah.

Kondisi ini bahkan memicu situasi kurang nyaman di lapangan. Misalnya saat kegiatan ziarah, dalam satu bus terdapat jemaah yang tidak berasal dari kelompok tertentu, namun tidak diterima untuk bergabung. Hal ini membuat jemaah terkesan terkotak-kotak dan tidak menyatu sebagai satu rombongan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa peran resmi petugas yang ditunjuk pemerintah seperti ketua kloter, ketua rombongan, hingga ketua regu menjadi kurang dominan dibandingkan KBIHU. Padahal secara struktur, seluruh koordinasi jemaah sudah berada di bawah kendali pemerintah melalui sistem kloter yang terorganisir.

Dalam sistem tersebut, satu kloter terdiri dari sekitar 450 jemaah yang dipimpin ketua kloter, kemudian dibagi menjadi rombongan berisi 45 orang dan regu berisi 10 orang. Dengan sistem ini, seharusnya tidak ada lagi pengelompokan tambahan di luar struktur resmi, termasuk dari KBIHU.

Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi pelayanan teknis maupun penguatan peran pemerintah dalam mengelola jemaah secara utuh. Eksklusivitas kelompok setelah keberangkatan harus dihilangkan, sehingga seluruh jemaah dapat membaur dan merasakan kebersamaan dalam menjalankan ibadah haji. 

Kloter 5 BTH Akhirnya Berangkat ke Madinah Setelah Tertunda 32 Jam

Setelah mengalami penundaan cukup lama, ratusan jemaah haji Kloter 5 Embarkasi Batam (BTH) asal Provinsi Riau akhirnya diberangkatkan menuju Madinah pada Selasa (28/4/2026) pukul 15.26 WIB. Keberangkatan ini menjadi kabar lega setelah sebelumnya para jemaah harus menunggu selama kurang lebih 32 jam akibat kendala teknis pada pesawat.

Penundaan yang terjadi sejak Senin (27/4/2026) pagi tersebut sempat membuat jemaah tertahan di Asrama Haji Batam. Namun, pihak penyelenggara bersama maskapai disebut telah mengambil langkah terbaik untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah sebelum akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci.