Anggota DPRD Riau Minta Evaluasi MBG Harus Menyeluruh

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi II DPRD Riau, Ikbal Sayuti menilai, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh menyusul berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Menurut Ikbal, saat ini program MBG yang telah berjalan masih tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara serius terhadap pelaksanaan program MBG tersebut di lapangan.

Baca juga: Memasuki Libur Sekolah, MBG Disetop: Evaluasi Menyeluruh Terhadap SPPG

Ia mengatakan evaluasi penting dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan maupun kesalahan dalam proses pelaksanaan program yang menjadi salah satu program strategis nasional tersebut.

"MBG yang sedang berjalan tetap berjalan, tetapi harus dievaluasi. Kita ingin melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau masih terdapat kebocoran-kebocoran yang perlu dibenahi," ujar Ikbal Rabu (17/6/2026).

Ia menilai berbagai polemik yang muncul terkait MBG tidak bisa diabaikan.

Bahkan, sejumlah isu negatif yang berkembang di tingkat nasional turut memunculkan pertanyaan publik terhadap tata kelola program tersebut.

Meski demikian, Ikbal menegaskan dirinya belum sampai pada kesimpulan bahwa program MBG harus dihentikan.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah aspek teknis, prosedur, dan mekanisme pelaksanaannya.

"Secara pribadi saya tidak mempermasalahkan program MBG karena ini program strategis nasional. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana teknis dan prosedur pelaksanaannya agar benar-benar berjalan sesuai tujuan," ujarnya.

Ikbal juga menyoroti adanya informasi terkait dugaan praktik jual beli titik pelaksanaan MBG, monopoli distribusi bahan pangan, hingga keterlibatan distributor besar yang dinilai berpotensi mengurangi peran masyarakat lokal dalam rantai pasok program tersebut.

Padahal, lanjutnya, tujuan utama MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.

Selain itu, ia menilai aspek kualitas makanan juga harus menjadi perhatian dalam evaluasi.

Sejumlah kasus makanan bermasalah yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap standar keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Ikbal juga meminta pemerintah mengevaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.