Mendagri

Index A-Z

Komisi I DPRD Inhil Sosialisasi Permendagri Demi Terciptanya Administrasi yang Baik di Desa

Selama ini desa hanya terfokus pada infrastrukur dan bisa dikatakan lupa dengan persoalan administrasi keuangan, kependudukan dan kantor.

Kamis, 30 Maret 2017
Mendagri Berharap Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu di DPR Selesai 10 April

Tjahjo menjelaskan bahwa sejauh ini, dirinya telah menerima informasi Komisi II DPR RI sedang melakukan

Kamis, 23 Maret 2017
Mendagri: Tidak Ada Instruksi Presiden untuk Pindahkan Ibukota

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini tidak ada instruksi dari Presiden RI Joko Widodo guna melakukan pemindahan Ibukota

Minggu, 19 Maret 2017
Selembar e-KTP Harganya Rp 4.700, Dinaikkan Jadi Rp 16.000

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ternyata pengadaan untuk satu kartu e-KTP seharga Rp 4.700.

Kamis, 16 Maret 2017
Mendagri: Saya Tidak Bela Ahok, Saya Bela Presiden

Dalam polemik kasus Ahok, banyak pakar hukum menilai jika terdakwa dituntut 5 tahun harus diberhentikan

Rabu, 22 Februari 2017
Ini Alasan Mahkamah Agung Menolak Fatwa Status Ahok

"Kalau kami beri fatwa seperti kami yang mutus dong, kan pengadilan mesti berjalan. Kalau kami berikan fatwa, itu akan mengganggu independensi hakim,"

Selasa, 21 Februari 2017
Tanggapan Menteri Tjahjo Terkait Foto Ciuman PNS di Nias Selatan

"Saya sudah kirim staf kesana untuk menanya beberapa hal. Apakah itu agenda tahunan atau seperti apa?"

Senin, 20 Februari 2017
Soal Status Ahok, Tjahjo Akui Ketua MA Sudah Menyerahkan Sepenuhnya ke Mendagri

"Fatwa MA kami tidak bisa memaksakan MA mau buat fatwa atau tidak. Statement beliau kan sudah ada,

Kamis, 16 Februari 2017
Ada TPS Kurang Surat Suara, Ini Penjelasan Mendagri

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa surat suara di TPS hanya boleh dilebihkan

Kamis, 16 Februari 2017
Demokrat Berharap Partai Politik Dukung Wacana Hak Angket Ahok

Syarief yakin hak angket dapat terwujud memenuhi persyaratan minimal 25 anggota DPR dan minimal dua fraksi.

Senin, 13 Februari 2017
Kata Mendagri, Pemberhentian Sementara Ahok Tunggu Tuntutan Jaksa

Namun, jika tuntutannya di bawah lima tahun, maka tetap menjabat hingga adanya keputusan berkekuatan

Sabtu, 11 Februari 2017
Mendagri Berharap Tak Ada Aksi Unjuk Rasa Selama Masa Tenang

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kelompok masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa selama

Senin, 6 Februari 2017
Mendagri: Kalau Tuntutan Jaksa Dibawah 5 Tahun Ahok Tetap Menjabat Sampai Final

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, jika Ahok dituntut oleh Jaksa di bawah lima tahun, maka

Kamis, 12 Januari 2017
Mendagri Tjahjo Kumolo: Lulusan IPDN Wajib Militer

Mengenakan pakaian hitam, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu,

Kamis, 12 Januari 2017
Mendagri Tunggu Surat dari DPRD Soal Pemakzulan Bupati Katingan

Meski kasus ini adalah juga merupakan tertangkap tangan, tapi menurut dia, masalah ini berbeda dengan operasi

Selasa, 10 Januari 2017
Cegah Pungli, Menteri Tjahjo Minta 2017 Seluruh Daerah Gunakan E-Government

"Saya meminta pada 2017 besok, seluruh daerah bisa terapkan E-Government sehingga bisa mengurangi pungutan

Senin, 26 Desember 2016
Mendagri Minta Kepala Daerah Lakukan Pendataan Ormas

"Problem kita, ormas tidak tercatat di Kemendagri tapi secara lokal. Makanya, itu menjadi tugas dan tanggung

Senin, 19 Desember 2016
Mendagri: Pemberhentian Sementara Ahok, Agar Dia Fokus Sidang

Sementara wakil kepala daerah akan menjalani fungsi sebagai pelaksana tugas hingga ada putusan yang

Senin, 19 Desember 2016
Selesai Cuti Kampanye, Ahok Diberhentikan Sementara sebagai Gubernur DKI

Tjahjo menjelaskan, kepala daerah yang sedang menjalani persidangan atau proses hukum tetapi tidak ditahan akan diberhentikan sementara.

Sabtu, 17 Desember 2016
Mendagri Ancam Pecat Praja IPDN yang Terbukti Gunakan Narkoba

"Ambil saja sample darahnya, urine. 100 orang dites, random saja tanpa perlu diberitahui lebih dulu," tambahnya.

Jumat, 16 Desember 2016

⟪⟨6 7 8 9 10 11 12 ⟩⟫

Berita Terkini

Komisi V DPRD Riau Usulkan Tari Zapin Jadi Tarian Rutin Siswa di Sekolah

3 menit lalu

Bimas-Katolik-Kanwil-Kemenag-Riau-Gelar-Syukuran-Natal.jpg

Bimas Katolik Kanwil Kemenag Riau Gelar Syukuran Natal dan Tahun Baru, Dipimpin Mgr. Vitus

32 menit lalu

Ringkasan Bahasa Indonesia Kelas IX SMP Semester 2 Bab VI Merencanakan Masa Depan Kurikulum Merdeka

35 menit lalu

Rangkuman Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP/MTs Semester 2 Bab 5: Menuju Laut Kurikulum Merdeka

40 menit lalu

tersangka-kasus-Tipikor-penyaluran-pupuk-subsidi-tahun-2019-2022-do.jpg

Kejari Pelalawan Bantah Penahanan 16 Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi Akibat Tekanan Massa

40 menit lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Mendagri

Selama ini desa hanya terfokus pada infrastrukur dan bisa dikatakan lupa dengan persoalan administrasi keuangan, kependudukan dan kantor.

Tjahjo menjelaskan bahwa sejauh ini, dirinya telah menerima informasi Komisi II DPR RI sedang melakukan

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan hingga saat ini tidak ada instruksi dari Presiden RI Joko Widodo guna melakukan pemindahan Ibukota

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ternyata pengadaan untuk satu kartu e-KTP seharga Rp 4.700.

Dalam polemik kasus Ahok, banyak pakar hukum menilai jika terdakwa dituntut 5 tahun harus diberhentikan

"Kalau kami beri fatwa seperti kami yang mutus dong, kan pengadilan mesti berjalan. Kalau kami berikan fatwa, itu akan mengganggu independensi hakim,"

"Saya sudah kirim staf kesana untuk menanya beberapa hal. Apakah itu agenda tahunan atau seperti apa?"

"Fatwa MA kami tidak bisa memaksakan MA mau buat fatwa atau tidak. Statement beliau kan sudah ada,

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan bahwa surat suara di TPS hanya boleh dilebihkan

Syarief yakin hak angket dapat terwujud memenuhi persyaratan minimal 25 anggota DPR dan minimal dua fraksi.

Namun, jika tuntutannya di bawah lima tahun, maka tetap menjabat hingga adanya keputusan berkekuatan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kelompok masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa selama

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, jika Ahok dituntut oleh Jaksa di bawah lima tahun, maka

Mengenakan pakaian hitam, Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu,

Meski kasus ini adalah juga merupakan tertangkap tangan, tapi menurut dia, masalah ini berbeda dengan operasi

"Saya meminta pada 2017 besok, seluruh daerah bisa terapkan E-Government sehingga bisa mengurangi pungutan

"Problem kita, ormas tidak tercatat di Kemendagri tapi secara lokal. Makanya, itu menjadi tugas dan tanggung

Sementara wakil kepala daerah akan menjalani fungsi sebagai pelaksana tugas hingga ada putusan yang

Tjahjo menjelaskan, kepala daerah yang sedang menjalani persidangan atau proses hukum tetapi tidak ditahan akan diberhentikan sementara.

"Ambil saja sample darahnya, urine. 100 orang dites, random saja tanpa perlu diberitahui lebih dulu," tambahnya.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved