Rokan Hulu

Pemkab Rohul Resmi Terapkan Transaksi Non Tunai

Terhitung 1 Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), telah menerapkan transaksi non tunai untuk semua teknis pembayaran

Pemkab Rohul Resmi Terapkan Transaksi Non Tunai
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunrohul, Donny kusuma putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN - Terhitung 1 Januari 2018, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), telah menerapkan transaksi non tunai untuk semua teknis pembayaran atau pengeluaran.

Kepala Badan pengelola keungan dan aset (BPKA) daerah Rohul, Jaharudin, mengungkapkan, ‎saat ini seluruh pengeluaran tidak lagi dibayarkan secara manual atau cas money, baik itu pembayaran gaji ASN, honorer, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

"Pemkab sudah terapkan sistim transaksi Non tunai di setiap mekanisme pembayaran," katanya, Rabu (3/1/2018).

Jaharuddin mengaku, penandatangan MoU juga sudah dilakukan antara Pemkab Rohul dengan Bank Pengelola Kas Daerah Rohul, yakni PT BRI Kantor Cabang Pasir Pangaraian, saat pelaksanaan Gebyar Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) di lapangan dataran tinggi Rantau Baih, beberapa waktu lalu.

"Dengan diterapkannya transaksi Non Tunai oleh Pemkab Rohul, menyikapi terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1886/SJ, tertanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non tunai dilingkungan Pemda Provinsi selambat-lambatnya 1 Januari 2018," imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskanya, dalam surat nomor 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non Tunai di lingkungan pemda kabupaten/ kota dengan tenggat waktu yang sama. Dimana, nantinya, transaksi yang harus dilakukan secara non tunai meliputi penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerima dan pengeluaran wajib secara non tunai mulai 1 Januari 2018.

Jaharudin mengaku, melalui penerapan transaksi non tunai tahun 2017 sudah berjalan di lingkungan Pemkab Rohul, khususnya untuk penggajian dan pihak ketiga organisasi belanja hibah ke rekening penerima.

"Untuk gaji ASN sudah langsung ke rekening, secara bertahap kita sudah melakukan tranksasi non tunai, untuk gaji tenaga honorer sebagaian OPD Rohul sudah menerapan transaksi non tunai pada Desember 2017 dengan mengacu dimana bank pengelolaan Kas Daerah Rohul," sebutnya.

Menurutnya, pelaksanaan transaksi non tunai masih perlu dilakukan sosialisasi, apalagi diawal tahun kegiatan, tentunya sosialisasi tentang sistem transaksi non tunai ke seluruh OPD dan stake holder lain dirasa masih perlu.

"BPKAD secara bertahap, akan mensosialisasikan ke OPD dan Stake holder, karena secara administrasi sudah dipersiapkan di masing OPD Rohul. Nantinya akan diberikan aplikasi CMS dari pengelola Kasda yakni BRI," ungkap.

Jaharudin menghimbau, dalam mengimplementasikan surat edaran Mendagri, maka semua pihak harus siap dengan proses tersebut, baik secara administrasi dan pengelolaan.

"Jadi tidak ada lagi uang cash yang beredar dalam pelaksanaan kegiatan di OPD. Seiring dengan penerapan Transaksi Non tunai disetiap pengeluarana atau pembayaran di seluruh OPD Rohul," pungkasnya.

Pada saat penandatangan MoU, Wakil Bupati (Wabup) Rohul, H Sukiman, menyatakan dirinya sangat mendukung peneraparan transaksi non tunai, karena banyak memiliki keuntungan dari aplikasi aturan ini, secara tidak langsung akan meningkatkan transparansi dan penerapan tata kelola pemerintahan secara baik.

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Muhammad Ridho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help