Eksklusif
Fitra: Mereka Lebih Takut KPK, Kades Berikan Setoran ke Oknum kecamatan dan Kabupaten
"Kepala desa masih harus memberikan setoran kepada pihak kecamatan dan kabupaten ketika ingin mencairkan dana desa," ujar Usman.
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebut pengaplikasian dana desa di lapangan masih banyak bermasalah.
Seperti praktek korupsi dan penggelembungan (mark up) banyak ditemukan, termasuk yang dilakukan oknum kepala desa.
Ini berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Fitra dan penggiat antikorupsi lainnya di Riau.
Sebagian besar kades masih memikirkan dana desa untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Baca: Kiri Kanan Minta Setoran - Kades Ini Ngaku Pusing Kelola Dana Desa
"Temuan kami, terkait pelaksanaan dana desa di Riau. Pertama ketertutupan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dana desa kepada masyarakat terjadi hampir disemua desa di Riau,"ujar ketua Fitra Riau Usman kepada Tribun Selasa (9/1/2018).
Kemudian menurut Usman, keterlibatan masyarakat masih sangat minim dalam semua proses pembangunan tersebut.
Namun ketika tim Marwah (Tim Gerakan aksi Kordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi) berkunjung ke daerah, informasi mengenai laporan penggunaan dana desa dapat disediakan dan diumumkan di kantor desa.
Baca: Video: Dana Desa Jadi Sasaran Korupsi - Kades Diminta Bayar Rp 2 Juta untuk Verifikasi Pencairan ADD
Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa berikut jajarannya lebih takut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daripada kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan.
"Kepala desa masih harus memberikan setoran kepada pihak kecamatan dan kabupaten ketika ingin mencairkan dana desa," ujar Usman.
Tidak hanya itu, lanjut Usman, masih terjadi modus korupsi mark up biaya pembangunan terutama pembangunan infrastruktur dan lapangan olah raga.
Perangkat desa masih meminta dana untuk pengurusan administrasi kependudukan dan lainnya.
Baca: Sang Anak Nangis Histeris saat Pergoki Ayahnya Berduaan dengan Wanita Lain, si Pelakor Kabur
"Jadi inilah persoalan yang terjadi dalam proses pembangunan melalui dana desa yang terjadi saat ini," ujar Usman.
