'Akhirnya Dapat Kaos', Fadli Zon dan 2 Anggota DPR RI Pamerkan Kaus #2019GANTIPRESIDEN
Fadli Zon mengatakan jika masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan keinginan calon pemimpinnya di masa yang akan datang
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon akhirnya mendapatkan kaus bertulis '#2019GANTIPRESIDEN'.
Potret kaus yang sudah lama diidamkan oleh Fadli Zon tersebut diunggah di Twitter resmi miliknya.
Dalam unggahan tersebut, Fadli tampak membuka lebar kaus #2019GANTIPRESIDEN miliknya yang berwarna putih.
Baca: Inilah 4 Fakta Versi Polantas yang Diludahi dan Kakinya Dilindas Oleh Pengemudi Mobil
Tak sendirian, Fadli ditemani oleh dua rekannya dalam foto tersebut.
Mereka adalah Heri Gunawan, anggota DPR RI Komisi XI dan Bambang Haryo Soekartono anggota DPR RI Komisi Komisi V.
Keduanya merupakan politisi dari Partai Gerindra.
"Akhirnya dpt kaos #2019GantiPresiden bersama anggota @DPR_RI @Gerindra @HeriGunawan88 @Bambang_HaryoS," tulis Fadli Zon.
Baca: Petapa Sakti India Ini Puasa hingga 70 Tahun, Tanpa Makan, Tanpa Minum, Masih Bertahan Hidup
Diketahui sebelumnya, Fadli Zon mengatakan jika masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan keinginan calon pemimpinnya di masa yang akan datang, salah satunya dengan membuat kaos dengan tagar #GantiPresiden2019.
Fadli bahkan mengaku ingin segera memakai kaos tersebut bila memilikinya.
"Ya kalau soal itukan hak dari masyarakat, saya juga kalau ada kaosnya segera saya pakai itu kaosnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (9/4/2018).
Menurut Fadli partainya sangat setuju dengan keinginan mengganti presiden yang dieksepreskan melalui tagar #GantiPresiden2019. Karena bagi Gerindra, Indonesia bisa kacau bila Joko Widodo kembali terpilih dalam Pemilu presiden mendatang.
"Bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti presiden kalau engga ya kita kacau ini Indonesia kedepan secara ekonomi ya karena kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan," katanya.
Fadli mencontohkan kebijakan pemerintahan Jokowi mengenai tenaga kerja. Pada saat masyarakat Indonesia membutuhkan lapangan kerja yang luas, pemerintah justru membuka keran tenaga kerja asing di Indonesia.
