Konsisten Perencanaan Pembangunan, Riau Raih 10 Besar PPD

Laporan Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih 10 Besar Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) pada tahun ini.

Merupakan penghargaan yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Provinsi yang berhasil menyusun perencanaan pembangunan yang konsisten serta capaian pembangunan yang baik.

Pemerintah pusat menilai Pemprov Riau berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Baca: Polres Terjunkan 300 Personil Amankan Peringatan Hari Buruh Internasional 2018 di Bengkalis

Penghargaan yang diterima tersebut diketahui setelah Plt Gubri H Wan Thamrin Hasyim didampingi Kepala Bappeda Provinsi Riau H Rahmad Rahim menghadiri Pembukaan Musrenbangnas di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Senin (30/4/2018).

Acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Menurut informasi Kepala Bappeda Riau, PPD yang diterima merupakan bagian dari tahapan penilaian yang dilakukan pemerintah pusat.

Dimana dari 15 provinsi di Indonesia, Riau masuk nominasi 10 besar menjalani penilaian tahap ketiga.

"Alhamdulillah kita masuk nominasi 10 besar penilaian ketiga Penghargaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Bappenas. Untuk di Sumatera ada empat yang masuk nominasi, salah satunya Riau," ujar Rahmad Rahim.

Baca: Mulai 2 Mei 2018, BPJS Kesehatan Terapkan Verifikasi Digital, Ini Manfaatnya

Dijelaskan, untuk mengikuti penghargaan bergengsi itu terlebih dahulu pihaknya mengirimkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setelah penilaian selanjutnya Tim Bappenas akan turun ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk penyesuaian rencana pembangunan.

"Setelah dokumen dikirim seterusnya tim independen Bappenas menilai keseriusan konsistensi daerah dalam melakukan rencana pembangunan. Dari situ lah ditetapkan delapan daerah untuk mengikuti penilaian lanjutan," ungkapnya.

Melalui penghargaan ini untuk memotivasi daerah agar menyiapkan dokumen RKPD secara baik, konsisten, terukur dan dapat dilaksanakan. Keseluruhannya itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu.