Pemko Pekanbaru, 2 Bulan Perhitungan Tagihan PJU Tidak Bisa Diukur, Begini Tanggapan PLN
Pemko Pekanbaru menilai tagihan PJU bulanan hanya Rp 7 Miliar setiap Bulannya. Dua perhitungan ini tidak bisa diukur.
Penulis: Ilham Yafiz | Editor: Budi Rahmat
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Ilham Yafiz
TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Hutang Biaya Penerangan Jalan Umum (PJU) Pemko Pekanbaru kepada pihak PLN Pekanbaru senilai Rp 37 Miliar selama tiga bulan yang diklaim oleh PLN disebut-sebut tidak sesuai perhitungan Pemko.
Pemko Pekanbaru menilai tagihan PJU bulanan hanya Rp 7 Miliar setiap Bulannya. Dua perhitungan ini tidak bisa diukur. Ini terjawab saat PLN enggan menjelaskan mekanisme perhitungan PJU tersebut, apakah per kwh lampu yang digunakan berdasarkan besaran watt nya atau ada perhitungan lain dengan alat ukur meteran seperti halnya meteran listrik rumah.
Baca: Komisi V Ajak Budayakan Sistem Pendidikan Bersih Tanpa Titipan Siswa
General Manager PLN Wilayah Kota Pekanbaru, Kemas Abdulgafur enggan menjelaskannya saat ditanya mengenai mekanisme perhitungan itu.
"Total perhitungannya secara teknis ada detil. Kalau dijelaskan panjang," katanya usai mediasi dengan Pemko Pekanbaru di Kejari Pekanbaru, Selasa (26/6/2018).
Baca: Bantu Pemko Pekanbaru Bayar Tunggakan Listrik PJU, Mahasiswa Gelar Aksi Kumpul Koin
Ia hanya menjelaskan meningkatnya tunggakan Pemko atas tagihan PJU disebabkan karena pertumbuhan Kota Pekanbaru yang berbanding lurus dengan penambahan PJU.
Berapa persen pertumbuhannya, PLN mengaku masih melakukan validasi.
"Yang menyebabkan selisih, pasti pertumbuhan kota Pekanbaru. Pertumbuhan PJU setelah itu kita validasi," lanjutnya.
Tidak jauh berbeda, saat ditanya hal yang sama mengenai cara perhitungan yang dilakukan Pemko atas PJU yang mereka klaim sekitar Rp 7 Miliar perbulanya.
Baca: Sehari Jelang Pemungutan Suara, KPU Kota Padang Musnahkan 2.919 Surat Suara
"Iya selisihnya itu nanti, hari kamislah," ujar Asisten II Pemko Pekanbaru, Elsabrina usai bermediasi yang ditengahi oleh Kajari Pekanbaru, Suripto Irianto.
Baca: Disdik Riau: Dengan Sistem Zonasi, PPDB Tingkat SMA Sederajat Dilakukan Secara Offline
Hasil mediasi ke dua pihak memutuskan solusi jangka pendek menghidupkan PJU untuk selanjutnya kembali dibahas pada hari Kamis (28/6/2018) guna mencari solusi baku atas persoalan ini.(*)
