Siswa yang Tidak Lulus di Wilayah Zonasi Bisa Pertimbangkan Sekolah Swasta

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Jelang hearing antara Komisi V dengan Dinas Pendidikan serta 18 kepala sekolah SMA se-Pekanbaru, pada Kamis (20/7), Komisi V menyiapkan beberapa opsi untuk mencarikan jalan keluar, salah satunya dengan melakukan penambahan kelas di setiap sekolah.

Baca: Sempat 2 Kali Gagal Lelang, Proyek Pembangunan Mesjid Raya Provinsi Akhirnya Dilanjutkan

Namun selain itu, salah seorang anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi berpendapat, sekolah swasta juga harus diberikan porsi, dan tidak harus seluruhnya siswa difokuskan ke sekolah negeri.

"Kita tak bisa paksa semua ke sekolah negeri. Karena tidak semua permasalahan bisa kita atasi dengan sempurna. Sekolah swasta juga membutuhkan siswa. Kalau semua masuk ke negeri, bisa tutup sekolah swasta," kata Husaimi Hamidi kepada Tribun, Selasa (17/7/2018).

Baca: Hingga Petang Baru 11 Partai yang mendaftarkan Caleg ke KPU Bengkalis

Bagaimanapun menurut politisi PPP ini, solusi untuk siswa yang tidak lulus di zonasi sendiri, yang jumlahnya cukup banyak, tentunya sulit untuk mengakomodir seluruhnya.

"Ketika peluangnya memang lebih baik di swasta, tidak ada salahnya, karena sekolah swasta juga membutuhkan murid," ulasnya.

Sebelumny, Komisi V DPRD Riau menjadwalkan pemanggilan 18 kepala sekola SMA se-Pekanbaru dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Kamis (20/7/2018) depan.

Baca: Jadwal Live Streaming Liga 2 2018 - Perserang Vs Semen Padang, Live di TvOne

Baca: DPC PKB Inhil Serahkan 45 Berkas Bacaleg ke KPU

Pemanggilan tersebut terkait penerimaan siswa baru di sekolah SMA Pekanbaru, yang terdapat kendala siswa tidak lulus walau berada di zonasi sendiri, dan jumlahnya cukup banyak.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, penekanannya akan lebih kepada solusi yang akan dilaksanakan, mengingat siswa tang tidak lulus masih menunggu saat ini.

Baca: Jadwal Live Streaming Liga 2 2018 - Perserang Vs Semen Padang, Live di TvOne

"Pembicaraan hearing nanti akan fokuskan kepada solusi, bagaimana anak-anak yang tidak lulus bisa segera masuk, kemudian juga evaluasi penerapan sistem zonasi yang dilakukan sekolah," kata Adil kepada Tribun.

Dikatakan Adil, dilihat dari kondisi saat ini dan hasil sidak yang dilakukan pihak Komisi V beberapa waktu lalu, hal yang bisa dilakukan hanyalah melakukan penambahan kelas di setiap sekolah.

"Kita melihat, satu-satunya jalan dan solusi agar anak-anak yang tidak diluluskan tersebut bisa sekolah adalah dengan melakukan penambahan kelas di setiap sekolah," tuturnya.

Baca: Batal Dirasionalisasi, Komisi IV Dukung Pembangunan Masjid Raya di 2018

Hampir di setiap sekolah SMA Pekanbaru menurutnya belum melebihi batas maksimal yang ada dalam aturan, yakni 12 kelas untuk siswa baru.

"Setelah kita cek, ternyata masih ada banyak peluang untuk dilakukan penambahan kelas. Karena pada umumnya setiap sekolah belum ada yang mencapai 12 kelas. Ada yang 7 kelas, 8, 9, 10, dan 11 kelas," tuturnya.

Walau sebagian sekolah menyatakan sudah tidak ada lagi kelas yang akan digunakan, menurut Adil kelas apapun bisa dimanfaatkan nantinya, kemudian disusun dan dimanfaatkan nantinya dengan maksimal," ulasnya.

Baca: Pimpinan Dewan Sebut Pemprov Sudah Menyatakan Kesediaan Melibatkan Tim Transisi

Ia juga berharap gubernur juga bertanggung jawab atas persoalan ini. Karena hal tersebut merupakan masalah pendidikan. "Selain itu, gubernur juga harus mempertanggung jawabkan orang yang ditempatkannya sebagai kepala dinas pendidikan, yang hasilnya ternyata begini. Harusnya persolan ini sudah disiasati sejak awal," tuturnya. (ale)