Batal Dirasionalisasi, Komisi IV Dukung Pembangunan Masjid Raya di 2018

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM - Komisi IV DPRD Riau mendukung dilanjutkannya rencana pembangunan Masjid Raya di pinggiran Sungai Siak dalam APBD 2018 ini.

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan, jika memang rasionalisasi dilakukan, ada proyek pembangunan yang dinilai bisa ditunda dan tidak dilaksanakan tahun ini.

"Kita menilai ada proyek pembangunan lain yang biaa ditunda atau dibatalkan, tapi jangan sampai membatalkan pembangunan masjid, yang sudah direncanakan dan sudah dianggarkan," kata Thamrin kepada Tribun, Selasa (17/7).

Baca: Baru 12 Parpol yang Mengantarkan Berkas Bacaleg di KPU Siak

Dikatakannya, sosialisasi pembangunan masjid tersebut tentu juga sudah sampai kepada masyarakat, setidaknya masyarakat sekitar.

"Kita harus bisa memilih mana proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mana proyek yang bisa ditunda pelaksanaannya. Jangan sampai masyarakat kecewa," ulasnya.

Sebelumnya, dibatalkannya salah satu proyek strategis di Riau, yakni pembangunan Masjid Raya, dinilai kurang bijak oleh DPRD Riau.

Sedangkan pembangunan kantor Satker SNVT di Kabupaten Kampar, walau juga dibatalkan, namun menurut Komisi IV DPRD Riau hal tersebut tidak masalah.

Baca: Menpora Imam Nahrawi Direncanakan Buka Pornas Soina di Riau

Salah seorang anggota komisi IV DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, rumah ibadah harusnya menjadi prioritas bagi pihak terkait di Pemprov Riau. Jika alasannya kekurangan anggaran, maka sebaiknya menurut dia yang dibatalkan adalah proyek lainnya.

“Kalau kekurangan anggaran mengapa masjid yang dibatalkan, harusnya yang lain. Kalau Satker SNVT itu tidak masalah, silahkan saja dibatalkan, tapi kalau rumah ibadah yang dibatalkan, sangat kita sayangkan,” kata Wahid kepada Tribun.

Terkait kantor Satker SNV tersebut menurut Wahid kalau perlu dari awal tidak usah diprogramkan. Apalagi anggaran pusat sangat minim yang masuk ke Riau. Sedangkan kantor kementerian tersebut akan dibangun di Riau dengan menggunakan APBD.

Baca: Pimpinan Dewan Sebut Pemprov Sudah Menyatakan Kesediaan Melibatkan Tim Transisi

“Itu logikanya apa nggak kebalik. Anggaran pusat sedikit kita dapatkan, sementara anggaran daerah kita dijadikan untuk bangun kantor kementerian di sini,” ujar Ketua Fraksi DPW PKB DPRD Riau ini.

Ia mencontohkan di Sumatera Barat, yang cukup banyak mendapatkan anggaran dari pusat, namun kantor kementerian yang ada di sana tidak menggunakan APBD pembangunannya.

“Kita lihat pemerintahan di Sumbar, itu cukup pandai mereka dalam mengelola anggaran, harusnya kita bisa seperti itu,” tuturnya. (*)