Meranti

Kabar Gembira Bagi Masyarakat Meranti yang Punya Lahan di Kawasan Hutan

Jika sudah dilepaskan menjadi APL, masyarakat bisa mengurus sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kabar Gembira Bagi Masyarakat Meranti yang Punya Lahan di Kawasan Hutan
TRIBUNPEKANBARU.COM/GURUH BUDI WIBOWO
Kepala Dinas Kehutanan, Mamun Murod menyambut kedatangan Kasrem, Letkol Infanteri Nyoman Parwata bersama rombongan dari BPBD dan Danyon Paskhas di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (3/11/2015). 

Laporan Reporter Tribunpekanbaru.com, Guruh BW

TRIBUNPEKANBARU.COM, SELATPANJANG - Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki lahan di kawasan hutan untuk mendapatkan hak kepemilikan sah melalui program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

Program tersebut memungkinkan kawasan hutan yang dikuasai masyarakat dilepaskan menjadi area peruntukan lain (APL).

"Syaratnya lahan tersebut harus sudah dikuasai minimal 20 tahun dan dibuktikan dengan alas hak yang sah," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti, M Murod, Jumat (3/8/2018).

Baca: Bacaleg Kampar Berkurang 47 Orang, Ini Sebarannya Per Partai

Baca: HIPMI Goes to Europe, Lawatan Ekonomi Jajaki Kerja Sama dengan Pengusaha Mancanegara

Jika sudah dilepaskan menjadi APL, masyarakat bisa mengurus sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Program tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, TORA juga merupakan solusi atas konflik kawasan hutan.

"Batas waktunya sampai akhir Agustus 2018 ini, sebab itu kami imbau agar seluruh kades untuk mengakomodir warganya masing-masing. Permohonan harus diajukan secara kolektif oleh masing-masing kades," ujarnya.

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved