Rokan Hulu

Bagi Perusahaan Penunggak Iuran BPJSTK Siap-Siap Dipanggil

BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Rokan Hulu (Rohul)melakukan koordinasi dengan Kejari Rohul

Bagi Perusahaan Penunggak Iuran BPJSTK Siap-Siap Dipanggil
Tribun Pekanbaru/Donny Kusuma
Pihak Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Rokan Hulu (Rohul), pada Senin (6/8/2018), monitoring evaluasi smester I sekaligus penandatangan ikatan kerjasama skaligus penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) 49 Perusahaan tidak patuh ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohul. 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN- Pihak Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Rokan Hulu (Rohul), pada Senin (6/8/2018), monitoring evaluasi smester I sekaligus penandatangan ikatan kerjasama skaligus penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) 49 Perusahaan tidak patuh ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohul.

Baca: Polisi Buru Terduga Pelaku Pemerkosaan Bindes di Ukui

Dimana, Dalam penandatangan Ikatan Kerjasama BPJS ketangakerjaan dengan Kajari Rohul, dilaksanakan langsung Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Wisnu Eko Prihartono dengan Kajari Rohul Freddi Daniel Simanjuntak. Juga hadir Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Rohul dan Kepala Cabang Pembantun BPJS Ketenagakerjaan Rohul Sawir Ahmadi.

Baca: Sebelum Diserahkan ke BBKSDA, Tiga Ekor Buaya Muara ini Nyaris Jadi Santapan

Kajari Rohul, Freddi Daniel Simanjuntak, mengungkapkan, pihaknya sudah menerima SKK 49 Perusahaan di Rohul yang tidak patuh dalam menyelesaikan iuran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

Diakuinya, selain banyak perusahaan yang sudah berpindah alamat, tidak ada kendala yang prinsip dalam penuntasan utang kepada BPJS ketenagakerjaan.

Baca: Tak Kunjung Dapat Kepastian, Driver Gocar Berencana Ngadu ke Pemko Pekanbaru

Menurutnya, di sosialisasi dari BPJS ketenagakerjaan juga harus lebih di tingkatkan karena berdasarkan pengalaman banyak perusahaan yang masih binggung antara BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan.

"Sebagai Tindak Lanjut dari Kerjasama ini, kita akan segera Segera Menerbitkan SKK Subsitusi kepada Jaksa Penuntut (JPU) untuk segera memanggil perusahaan serta melunasi kewajiban mereka," katanya, selasa (7/8/2018).

Baca: Sebelum Diserahkan ke BBKSDA, Tiga Ekor Buaya Muara ini Nyaris Jadi Santapan

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Wisnu Eko Prihartono mengatakan, monitoring evaluasi smesster I skaligus penandatangan ikatan kerjasama antara BPJS ketenagakerjaan dengan Kajari Rohul, yang merupakan kegiatan rutin terkait dengan PP 85 tentang hubungan antar lembaga.

“Hari ini kami ingin bekerjasama kembali dan menyerahkan SKK, terkait perusahaan yang akan dipanggil dan diproses sesuai sop dan aturan yang berlaku," ujar Wisnu.

Baca: Tunggakan Listrik 4,8 Miliar Akhirnya Dilunasi Pemerintah Bengkalis

Wisnu menyebutkan, monitoring dan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan regulasi, serta mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hal ini penting untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan di BPJS ketenagakerjaan.

“Sesuai amanah UU 24 tahun 2011, bahwa jaminaan sosial adalah hak pekerja, yang mana, bila kewajiban perusahaan tidak dilaskanakan maka program perlindungan kepada pekerja tidak bisa dilaksanakan," imbuhnya.

Baca: Jadwal Semifinal Timnas U-16 Indonesia vs Malaysia di Piala AFF U-16 2018! Live Indosiar

Diakuinya, total tunggakan iuran 49 perusahaan di Rohul kepada BPJS Ketenagakerjaan berjumlah Rp 175.297.519 dengan rincian, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) 22 perusahaan dengan total sisa potensi iuran Rp 29.796.212. Lalu 1 Perusahaan Daftar Sbagian (PDS) dengan potensi Iuran Rp. 2.754.682 dan 26 Perusahaan Menunggak Iuran (PMI) dengan total tunggakan Rp. 142. 746.624.

Baca: Ratusan Driver GoCar Masih Kepung Kantor GoJek di Pekanbaru

Sementara, KCP BPJSTK Rohul Sawir Achmadi mengaku, saat ini lebih dari 50 persen perusahaan di Rohul masuk dalam katagori menunggak iuran.

Baca: VIDEO: 51 Warga Terjaring Razia KTP di Pekanbaru

"Sebagian perusahaan berdalih menunggak pembayaran karena jauhnya jarak, serta daerah mereka yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sehingga menyulitkan mereka aplikasi BPJSTK mobile," pungkasnya.(*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help