Pemprov dan DPRD Riau Desak Pusat Tidak Tunda Penyaluran Dana Bagi Hasil
Pihak DPRD Riau dan Pemprov Riau sepakat untuk meminta dan medesak pusat agar tidak tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH)bagi Riau
Penulis: Alex | Editor: Budi Rahmat
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Pihak DPRD Riau dan Pemprov Riau sepakat untuk meminta dan mendesak pusat agar Riau tidak tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH), yang berdampak kepada defisit anggaran daerah.
Baca: Sarah Fadila Pesilat Berprestasi dari Dumai, Wakili Riau pada Ajang O2SN Tingkat Nasional
Kedua belah pihak juga sepakat akan mendesak pusat agar tidak memberlakukan tunda salur bagi Pemprov Riau, mengingat cukup banyak kontribusi Riau untuk pusat.
"Kita juga akan coba melalui jalur politik, untuk mendesak pusat agar Riau tidak ditunda salur DBH-nya. Karena selama ini kita sangat banyak memberikan kontribusi untuk pusat," kata Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin kepada Tribun, Selasa (7/8/2018).
Baca: BPBD Kampar Akan Kirim Bantuan Sembako kepada Korban Puting Beliung di Tapung
Dia juga menambahkan, jika dilakukan tunda salur, dan Riau terjadi defisit, maka akan berdampak terhadap APBD 2018, karena akan dilakukan rasionalisasi.
Sementara itu, Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menyampaikan kepada Tribun, bahwa gubernur telah bertemu dirjen perimbangan keuangan. Namun memang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Baca: David Beckham dan Keluarga Ada di Bali Saat Gempa 7 SR Guncang Lombok
"Kita berharap jangan tunda salur tahun ini, tahun lalu juga demikian, tolonglah dicairkan. Tolonglah pusat perhatikan kami di Riau ini," kata Hijazi kepada Tribun, Senin (6/8/2018).
Dikatakannya, Riau berkontribusi bulanyak bagi pusat, dan harusnya Riau diberikan perhatian khusus, bulan sebaliknya.
"Kami sudah berkontribusi besar terhadap pendapatan pusat.
Bagi hasil jangan ditunda," ulasnya.
Baca: Kedatangan Tamu dari 5 Negara, Desa Sungai Tohor Akan Hidangkan Menu Istimewa Ini
Ditambahkannya, defisit yang terjadi di Riau juga disebabkan karena mengikuti kebijakan pusat, yang mengarahkan dilakukan pembangunan infrastruktur di daerah.
"Kalau secara nasional defisit, kita juga defisit karena mengikut kebijakan pusat, untuk infrastruktur. Banyak yang kita bangun tahun ini, termasuk dua flyover juga kita bangun. Pusat mungkin defisit anggaran, utang juga banyak. Akhirnya kita daerah yang kesulitan," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Riau mendesak agar pemerintah pusat segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) karena sampai saat ini masing belum kunjung sampai ke Riau.
Baca: Polisi Buru Terduga Pelaku Pemerkosaan Bindes di Ukui
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin mengatakan, saat ini Riau juga sedang mengalami defisit anggaran, sementara dan sampai dana tersebut belum juga menerima DBH dari sektor Migas.
"Kami akan segera menemui menteri keuangan untuk membicarakan terkait tunda bayar pada penyaluran DBH sektor migas ini. Kedepannya kita akan menemui menteri keuangan," kata Thamrin kepada Tribun.
Dikatakannya, pihaknya akan mendesak penyaluran ini dikarenakan APBD Riau mengalami rasionalisasi pascapenurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebelumnya.
