Pekanbaru

Ambil Tema Pertanian Tak Berdaulat, Mahasiswa Ungkap Realita dalam Aksi Demo di DPRD Riau

Seribuan mahasiswa gabungan dari sejumlah BEM berbagai Universitas di Riau menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Riau, Senin.

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
TribunPekanbaru/Theo Rizky
DEMO - Sekitar seribu mahasiswa gabungan BEM dari berbagai Kampus di Riau menggelar unjuk rasa di depan pagar Kantor DPRD Riau, Pekanbaru, Senin (24/9/2018). Aksi tersebut diwarnai dengan kericuhan karena para mahahasiswa tidak diizinkan masuk ke dalam Gedung DPRD Riau. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru: Rizky Armanda

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Seribuan mahasiswa gabungan dari sejumlah BEM berbagai Universitas di Riau menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (24/9/2018).

Aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang jatuh tepat pasa hari ini.

Mahasiswa menyoroti soal masalah pertanian yang ada di Indonesia, terutama di Riau.

Mereka menilai, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tidak memihak kepada pada petani.

Baca: Mahasiswa Klaim 6 Terluka Saat Demonstrasi di DPRD Riau

Padahal, zalah satu Nawacita dari Pemerintah adalah Reforma Agraria, yang diarahkan untuk menyokong kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.

Akan tetapi realita yang terjadi di Indonesia pemerintah melakukan peningkatan jumlah impor beras hingga mencapai 865.519 ton.

Belum lagi produk pertanian lokal yang menjadi primadona di Provinsi Riau seperti kelapa sawit, kelapa, dan karet mengalami penurunan harga jual dari petani yang signifikan.

Baca: FOTO: Demo Mahasiswa di Depan DPRD Riau Ricuh

Sehingga tidak sesuai dengan salah satu tujuan reforma agraria yang menjadi Nawacita dari Jokowi-JK poin ke 2 yaitu menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

M. Hafiz Ona Hadi Putra, selaku Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Riau menyampaikan, ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demo ini.

Di antaranya mendesak pemerintah untuk menuntaskan target program Perhutanan Sosial seluas 4,38 juta ha dan Tanah Objek Reforma Agraria seluas 9 juta ha.

Kemudian menuntut pemerintah untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau.

Selanjutnya, menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden terhadap redistribusi reforma agraria di Provinsi Riau.

"Kami juga menuntut Pemerintah untuk membuat sentra-sentra produksi lokal atas pangan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di Indonesia," kata Hafiz.

Baca: FOTO: Demo Mahasiswa di DPRD Riau Diwarnai Pembakaran Ban dan Blokir Jalan

Tak hanya itu, tuntutan lain yang dilayangkan adalah pemerintah diminta untuk segera menstabilkan nilai perekonomian nasional.

Mereka juga menyampaikan kecaman terhadap tindakan atau perbuatan yang menyebabkan ruang-ruang aspirasi dan pergerakan seakan terbelenggu.

"Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kami minta Kapolri untuk mencopot polisi yang bertindak represif," tegas Hafiz lagi. (*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved